Netralitas Dalam Pilkada Harus Dikedepankan, Sikap Polri di Tahun Politik PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 24 Juni 2015 19:59

Netralitas dalam Pilkada  Harus Dikedepankan, Sikap Polri di Tahun Politik
====================================================
Penulis : Kompol Hartoyo
(Perwira Siswa Sespimmen Polri Dikreg 55 T.A 2015)

Seperti apakah harusnya serta semestinya sikap serta posisi Polri di dalam tahun politik. Dimana akhir tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Yakni digelarnya Pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah di Indonesia.  Kondisi menjelang, saat, dan pasca pemilihan kepala daerah. Korps baju coklat ini  tidak hanya dipandang sebagai kekuatan yang difungsikan untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada  itu sendiri.  Namun lebih dari itu, kepolisian dapat menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.

Dalam setiap agenda pemilihan tersebut, tuntutan terhadap maksimalisasi kinerja kepolisian meningkat. Utamanya di dalam menjaga keamanan masyarakat dari ekskalasi tensi politik elit yang sering menjalar ke akar rumput. Bahkan dapat dikatakan telah menjadi tradisi politik lokal, dalam setiap proses pemilihan kepala daerah selalu diwarnai oleh gesekan-gesekan kecil maupun besar yang mengiringi persaingan elit dalam perebutan kekuasaan. Bahkan tidak jarang pula berujung pada munculnya korban materi maupun jiwa.

Pengendalian situasi ini tentu tidak hanya menjadi beban kepolisian, karena pada dasarnya dalam politik itu hakikinya adalah damai dan sepenuhnya merupakan pilihan-pilihan yang beretika dari elit dan massa.  Sedangkan kepolisian adalah agen yang berada di luar arena, yang murni bertindak dalam pengamanan, mengawal mekanisme administratif pemilihan itu sendiri.

Namun, kenyataan politik di Indonesia belum sepenuhnya memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi. Hal yang membuat kepolisian tidak hanya disibukkan dengan pengerahan kekuatan untuk pengendalian massa atau mendeteksi potensi gangguan keamanan. Namun juga berpotensi diseret dalam pusaran politik itu sendiri.

Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di negara-negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas 100% dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Dalam pengalaman pemilihan kepala daerah yang hampir setiap tahun dilakukan di Indonesia, jenis pelanggaran tersebut kerap terjadi dan menjadi faktor yang dapat meningkatkan ekskalasi konflik antar elit yang menjalar ke massa.

Pengalaman pemilihan umum di Indonesia sejak 1999 termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah cukup memberi preseden yang seakan menjalar dari satu waktu dan tempat ke waktu dan tempat yang lain. Di sini, peran kepolisian menjadi sangat penting dan sentral.
Administrasi dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan dapat bekerja maksimal tanpa peran kepolisian dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu.

Nota Kesepahaman antara POLRI dengan KPU untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu pada Jaruani 2013 lalu adalah bukti pentingnya kerjasama tersebut. KPU dan POLRI menyadari bahwa setiap tahanan pemilu selalu memiliki potensi gangguan keamanan. Profesionalitas kepolisian, melalui peran bimbingan masyarakat dan intelijen, diperlukan untuk menyusun langkah antisipasi dan deteksi dini.

Sebagai institusi penegak hukum, profesionalitas kepolisian diperlukan untuk menjamin pemilu yang bebas, jujur, adil. Selain memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan penindakan, kemampuan personil kepolisian dalam deteksi dini dan penyadaran masyarakat agar konformis terhadap hukum merupakan modal yang menentukan kesuksesan pesta demokrasi untuk menghasilkan legislator dan pemimpin baru. Namun, profesionalitas tidak akan kontributif bila tidak disertai dengan netralitas.

Adapun netralitas dalam hal ini dimaknai sebagai jarak yang tegas dari kepolisian dengan aktor-aktor yang bertarung dalam pemilu dan tentunya jarak dengan proses politik itu sendiri. Netralitas ini ditandai dengan tidak bertindak diskriminatif dan menjalankan tugas dengan proporsional. Seperti meneruskan pemeriksaan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh bawaslu.

Saat ini adalah  tahun politik ini. Selain meningkatkan kembali profesionalitas, kepolisian perlu menjalankan strategi-strategi yang tidak hanya bersifat umum dan normatif, namun juga mengoptimalkan peran-peran handal anggota pada tingkat lokal. (*)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com