Kejahatan Dunia Maya, Jadi Musuh Bersama PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 12 Agustus 2015 07:53

Kejahatan Dunia Maya, Jadi Musuh Bersama

Penulis : AKBP Deny Abrahams, Sik
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke 55/2015
===========================================================================

Cybercrime atau kejahatan melalui dunia maya terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia melalui teknologi. Tugas penting tidak hanya untuk pemerintah maupun aparat hukum demi tercapainya pengentasan cybercrime. Masyarakat juga berperan dalam mencari solusi serta mampu saling bergandengan tangan antara pemerintah, aparat hukum serta masyarakat dalam penyelesaiannya.

Pemerintah tidak bisa dibiarkan bertepuk sebelah tangan melakukan tugas meminimalisir bahkan menghapus cybercrime dari bumi Indonesia. Begitu juga dengan aparat hukum dan masyarakat. Pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat tidak taat hukum. Aparat hukum juga tidak bisa menyalahkan pemerintah dan masyarakat yang tidak taat hukum. Namun sebaliknya ketiga pihak tersebut haruslah saling berperan aktif dan mendukung.

Kejahatan dunia maya di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Ditambah lagi saat ini Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang kejahatan dunia maya sehingga aturan tersebut perlu direvitalisasi.

Salah satu upaya yakni  dengan pembentukan badan khusus yang menangani kejahatan dunia maya karena kesadaran nasional terhadap kejahatan dunia maya ini masih sangat rendah.Sebagai acuan, di Amerika ada badan khusus, demikian juga di Rusia, China dan India. Sedangkan Polri  selama ini masih mengalami kendala dalam mengungkap maupun menangkap pelaku kejahatan dunia maya. Salah satunya yaitu keterbatasan jumlah personel kepolisian dan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara untuk menangani kasus kejahatan dunia maya tersebut.

Diakui atau tidak perangkat hukum yang ada di Indonesia juga masih dirasakan menghambat jalannya pengungkapan kasus tersebut. Sehingga pihak kepolisian yang seharusnya dalam satu bulan bisa menangani beberapa perkara kejahatan dunia maya, saat ini hanya bisa menangani segelintir perkara saja setiap bulannya.Sebagai contoh ketika polisi akan melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan pada seorang pelaku cyber crime tersebut, maka harus mendapat izin terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan. Hambatan dialami apabila kejahatan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Dimana para PNS Kejaksaan dan Pengadilan tidak masuk kantor. Ini tentunya menyulitkan bagi pihak kepolisian.

Langkah nyata dan menunjukkan transparansi adalah hal yang harus dilakukan pemerintah serta aparat hukum saat ini. Sehingga, masyarakat tidak ragu atas kinerjanya. Janji dan wacana sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat.Seperti apakah upaya yang mesti dilakukan untuk  memberantas cybercrime di Indonesia. Dimana hingga saat ini belum juga menemukan titik terang.

Salah satu cara yang sudah ditempuh di Indonesia untuk mengatasi cybercrime adalah membuat peraturan mengenai cybercrime yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE). Setiap undang-undang (UU) yang ada diterapkan dan berlaku mengikat ke seluruh nusantara. Namun apabila kurang tegas pemerintah dan aparat hukum dalam menerapkan serta minimnya budaya taat dan saat hukum masyarakat semuanya akan sia-sia. Dengan kemajuan teknologi saat ini di Indonesia maka harus dilakukan langkah preventif dan pemecahan masalah yang konkret, diantaranya adalah penerapan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dan diperlukan UU yang lebih baik. Meski pada dasarnya konsep hukum sudah baik tetapi penerapannya masih jauh dari yang seharusnya.

Selain itu perlu dilakukan bekerja sama atau meminta bantuan dengan pihak luar dan negara lain. Karena hacker dari negara lain juga sangat besar peluangnya untuk menyerang Indonesia begitu juga sebaliknya

Selain UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menindak lanjuti cybercrime dibutuhkan cyberlaw atau UU yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dunia cyber/internet. Meski memang Indonesia sudah lama menerima masuknya teknologi internet atau jaringan komputer tetapi  peraturan di Indonesia masih tertinggal dengan negara lain. UU ITE lahir tahun 2008 dan sebelumnya landasan hukum cybercrime di Indonesia menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman hukuman hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan ringan.

Pidana yang berat memang tidak selalu menjadi jawaban untuk tegaknya keadilan. Tetapi kejahatan yang dilakukan haruslah sesuai dengan sanksi yang akan diberikan.  Padahal dampak dari cybercrime bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime dengan dampak yang ditimbulkan yang sangat fatal. Negara tetangga Malaysia dan Negeri Paman Sam Amerika sudah lama memiliki peraturan mengenai CyberLaw. Singapura mempunyai The Electronic Act 1998 (UU tentang transaksi secara elektronik), serta Electronic Communication Privacy Act (ECPA), kemudian AS mempunyai Communication Assistance For Law Enforcement Act dan Telecommunication Service 1996.

Perkembangan teknologi yang pesat terutama dengan adanya dunia maya saat ini adalah faktor kuat mengapa cybercrime bisa masuk ke Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat kejahatan dunia maya masih saja tetap saja eksis. Meski sudah dilahirkan UU No, 11 tahun 2008 tentang ITE. Aparat hukum yang selalu hanya bisa mengikuti perkembangan cybercrime. Karena pada dasarnya kejahatan atau pelanggaran hukum yang belum diatur sulit tersentuh hukum sesuai dengan asas legalitas.

Perbaikan hukum atau membuat regulasi baru yang sesuai dengan masyarakat adalah salah satu jawaban atas maraknya cybercrime di Indonesia. Namun bagian yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Sebaik apapun hukum yang diterapkan untuk mengatasi cybercrime. Namun apabila tidak mampu hidup sesuai dengan keadaan masyarakat dan penerapan oleh aparat hukum tidak sesuai maka akan sia-sia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut masyarakat sebagai subjek hukum yang akan menjalankan setiap ketentuan hukum positif di Indonesia. Tidak seharusnya hanya bisa menuntut kepada pemerintah dan juga aparat tetapi harus memiliki kesadaran untuk taat hukum. Masyarakat juga dalam memakai internet dan menikmati fasilitas dunia maya harus mampu bertindak preventif. Agar tidak menjadi korban dari cybercrime. (*)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com