Tidak Jamannya Bertindak Represif PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 25 Agustus 2015 21:36

Tidak Jamannya Bertindak Represif

Penulis : Kompol Christian Tobing
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55/2015


Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melarang demonstrasi atau unjuk rasa, karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapatnya. Aparat kepolisian sebagai alat negara wajib mengamankan setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Mengamankan unjuk rasa bukan berarti mengusir atau membubarkan demonstrasi tersebut, namun memastikan jika acara demo dapat berjalan lancar tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Jika demonstrasi tersebut mulai merugikan kepentingan umum aparat kepolisian wajib bertindak, tentunya dengan cara persuasif.
Meningkatkan pendidikan spiritual sangat cocok bagi aparat kepolisian saat ini, agar emosi para polisi dapat dikontrol dan tidak mudah lepas kendali. Sudah saatnya aparat kepolisian bertindak secara persuasif terhadap para demonstran, karena tindakan represif hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Adapun visi dan misi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang dipaparkan di depan para anggota DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan salah satunya adalah membawa polisi lebih mengedepankan mediasi dan persuasi dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Hal itu  merupakan salah satu bentuk mewujudkan polisi yang demokratis (democratic police).
Dalam sistem demokrasi, polisi menjadi ujung tombak melakukan perlindungan dan pengayoman masyarakat. Ini bukan pekerjaan mudah dimana menjadikan tindakan represif sebagai alternatif terakhir.
Dimana  sudah tidak bisa lagi melakukan pencegahan dan deteksi dini.

Dalam sistem tersebut, selain dituntut melindungi dan mengayomi warga, polisi juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan pemilik modal. Untuk ke depan polisi memang dituntut menjalankan tugasnya secara benar dalam struktur negara demokratis. Selain itu di dalam struktur negara yang demokratis, polisi juga harus mengutamakan upaya persuasif dan preventif. Yang perlu segera dibuat oleh Polri adalah membuat desain besar (grand design) tentang  postur dan kebijakan ke depan. Hal ini dikarenakan tantangan Polri ke depan diperkirakan semakin kompleks. Selain menghadapi kompleksitas isu keamanan non-tradisional, saat bersamaan, Polri juga harus berhadapan dengan tantangan globalisasi yang harus dihadapi Indonesia, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan di dalam negeri, konflik sosial yang timbul juga membutuhkan kehadiran polisi yang dapat menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Sedangkan kewenangan polisi yang semakin kuat sejak era reformasi harus dapat dipastikan tidak berubah menjadi alat penindasan baru seperti pada era Orde Baru. Instrumen paling efektif untuk menaklukkan orang adalah kasus hukum dan pajak. Ini jangan sampai dimanfaatkan secara parsial dan subyektif. Adapun untuk merumuskan arah reformasi internal kepolisian ke depan, maka polisi harus mau mengundang semua pemangku kepentingan di masyarakat duduk bersama merumuskan arah reformasi Polri.

Memang menjadi dilema bagi sebuah institusi yang harus menegakkan berbagai macam hukum serta aturan, tapi di sisi lain bila ada perbuatan yang tercela dilakukan beberapa oknum saja, akan berimbas kepada rusaknya nama baik Polri hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Itulah konsekuensi yang harus diterima sebagai risiko menjadi aparatur negara penegak hukum yang dituntut untuk berperilaku etis dan legitimat.

Meski harus diakui banyak sudah upaya perbaikan dilakukan, masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena baik-buruk citra polisi sangat bergantung pada respons masyarakat. Sekarang mari kita telaah seperti apa tugas Polri itu sebenarnya? Tugasnya bagaikan dua sisi mata uang yang berlawanan. Di sisi yang satu Polri harus bisa menampilkan sosok yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan menampilkan pribadi yang ramah, penuh salam dan sapa, serta humanis.

Polisi harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan tugas dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan penampilan sosok yang demikian akan melahirkan rasa kecintaan masyarakat kepada polisi sehingga dibutuhkan polisi yang mampu menampilkan sosok profesional agar selalu terbangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan demi terciptanya partisipasi aktif masyarakat untuk bersamasama menjaga kamtibmas di lingkungannya. Inilah keberhasilan kemitraan antara polisi dan masyarakat (*).

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com