Pilkada Serentak, Polri Dituntut Jadi Garda Terdepan Tekan Potensi Konflik PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 16 September 2015 11:51

Pilkada Serentak, Polri Dituntut Jadi Garda Terdepan Tekan Potensi Konflik

Penulis : Kompol Leonard Sinambela
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke 55/2015

==========================================================================
Pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti merupakan sebuah pilihan demokrasi. Pemerintah akan menggelar Pilkada serentak di 263 provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun rakyat akan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan.  Hajat besar pemerintah akan melaksanakan Pilkada serentak 2015 secara otomatis akan berpengaruh pada konstelasi politik di masing-masing daerah yang melaksanakan pemilihan.

Menyikapi kondisi tersebut semua pihak perlu hati-hati agar tidak muncul percikan yang berpotensi menjadi bibit konflik, baik antar pendukung, atau konflik atas provokasi pihak lain yang ingin menciptakan kegaduhan dalam Pilkada serentak. Kewaspadaan tinggi tentunya ada pada pihak Polri sebagai pemangku keamanan.

Sebetulnya Pilkada merupakan suatu proses politik yang wajar dalam negara demokrasi. Indonesia sendiri sudah menerapkan pemilihan kepala-kepala daerah ini sejak era reformasi dan terus dilanjutkan karena dianggap pemilihan secara langsung oleh masyarakat adalah pilihan yang tepat. Karena itu kekurangan atau kelemahan yang ada selama pelaksanaan Pikada sebelumnya terus dievaluasi termasuk regulasi dan penyelenggaranya. Dengan kata lain, ekses-ekses negatif akibat pilkada ini diatasi untuk perbaikan.

Namun harus diakui tidak mudah mengatasi ekses negatif dari pilkada baik sebelum dan pasca pelaksanaannya. Tanpa harus menyebut satu persatu, kita bisa mengetahui ekses negatif yang pernah terjadi, termasuk di internal partai politik, calon kepala daerah, masyarakat maupun KPU dan pengawas (Panwas) sebagai penyelenggara Pilkada. Di beberapa daerah pernah terjadi gejolak di masyarakatnya bahkan sampai aksi anarkis karena ketidakpuasan pasangan calon yang kalah. Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberi kewenangan menangani sengketa pilkada kebanjiran gugatan dari pasangan yang merasa dirugikan atau dicurangi oleh KPUD.

Polri di pelaksanaan Pilkada serentak 2015 sangat diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik sehingga Pilkada berjalan aman dan kondusif. Dengan situasi yang demikian diharapkan dapat menghadirkan para pemimpin yang mampu membawa masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Suksesnya Pilkada serentak merupakan suksesnya semua masyarakat dalam menerapkan demokrasi.

Kepolisian bakal menurunkan sebanyak 135.672 personel polisi untuk mengamankan pilkada serentak. Ratusan ribu personel itu dibagi ke dalam 31 polda. Terkait kondisi itu diharapkan para kepala satuan wilayah (Kasatwil) se-Indonesia diminta untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2015.  Kreatifitas dan inovasi tentunya bukan penegakan hukum di luar ketentuan, melainkan penegakan hukum yang cermat dan sigap.

Bahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ketika memberi pengarahan Kasatwil di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, awal Agustus lalu mempersilakan kepada para Kapolres untuk show of  force atau pamer kekuatan pada detik-detik keributan agar situasi mereda. Artinya all out dan sekuat tenaga serta memanfaatkan  potensi yang dimiliki. Yang terpenting adalah kesiapan personel dan rencana kontigensi yang cermat dan tepat.

Sedangkan pola pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian pada pengamanan pemilu biasanya menggunakan pola satu polisi mengamankan beberapa TPS dan dibantu oleh Linmas. Salah satu pola pengamanan misalnya 1: 3 : 6 artinya satu polisi mengamankan tiga TPS dibantu oleh enam anggota Linmas. Pola tersebut akan berbeda ketika berdasarkan analisa intelijen dimana  TPS yang rawan ada penguatan personel kepolisian yang lebih pada TPS tersebut.

Namun kondisi pada Pilkada serentak akan berbeda dengan pengamanan Pilkada sebelumnya yang tidak dilakukan secara bersamaan, karena adanya perbantuan kekuatan kepolisian dari polres samping maupun dari satuan atas (polda). Perkuatan kepolisian pada tahun ini akan semakin berkurang dalam pengamanan TPS karena pemilukada yang serentak di seluruh daerah.Dalam pengamanan pilkada serentak tersebut, Polri akan menerapkan pola pengamanan 2-10-5 yang artinya 5 TPS dijaga oleh 10 linmas dan 2 Polisi. Bila kondisinya rawan satu maka dipakai pola  2-4-2. Sedangkan untuk rawan dua adalah 2-2-1.

Kondisi ini memperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk mengamankan TPS untuk mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin timbul dalam proses pilkada.  Partisipasi aktif dari masyarakat dan para partai politik pengusung calon peserta Pilkada untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan bersih sebagai simbol kedewasaan demokrasi di Indonesia harus dapat diwujudkan.

Harus diakui, demokrasi memang butuh biaya besar atau harganya sangat mahal. Pemerintah termasuk pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membiayai Pilkada ini. Partai politik yang mengajukan calon pun ikut merogoh koceknya. Tetapi yang lebih banyak keluar uang adalah pasangan calon tersebut, yang harus menyiapkan dana besar untuk membiayai proses pencalonan itu mulai dari awal sampai selesai.

Adapun  pelaksanaan pilkada sendiri untuk memilih pemimpin-pemimpin pemerintahan di daerah ini merupakan tantangan dan ujian berat. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah negara yang semakin demokratis, beradab menjunjung nilai keadilan. Persatuan harus tetap dijaga meski hasil Pilkada itu sebuah kekalahan bagi yang kalah. Bukan sebaliknya, dimana justru Pilkada merusak tali persaudaraan dan merongrong sendi-sendi persatuan. (*)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com