Pilkada Serentak, Taruhan Kepercayaan Polri PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Sabtu, 19 September 2015 13:12

Pilkada Serentak ,Taruhan Kepercayaan Polri

Penulis : Kompol Christian Tobing
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilkada serentak di 269 daerah yang tersebar di 9 propinsi digelar pada 9 Desember 2015 dinilai bakal  memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Utamanya jelang pengumuman calon peserta pilkada, pemungutan suara, dan pengumuman perolehan hasil suara, serta masa kampanye.

Menyikapi kondisi tersebut semua pihak perlu hati-hati agar tidak muncul percikan yang berpotensi menjadi bibit konflik, baik antar pendukung, atau konflik atas provokasi pihak lain yang ingin menciptakan kegaduhan dalam Pilkada serentak.

Dilihat dari sisi waktu pelaksanaan Pilkada serentak tinggal menghitung bulan, yakni Desember 2015, kekhawatiran akan munculnya gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan sikap kehati-hatian yang patut dicermati. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi semua pihak bagaimana bisa menciptakan situasi yang kondusif jelang maupun pasca pelaksanaan Pilkada serentak. Utamanya bagi Polri sebagai ujungn tombak pengamanan .

Peserta Pilkada baik calon atau partai politik serta masyarakat pendukung pasangan hendaknya fokus pada apa bagaimana memenangkan pertarungan secara bersih jauh dari kata curang. Para politisi juga tidak perlu provokatif dalam bersikap, sehingga masyarakat mampu mencerna dan melihat permasalahan secara jernih yang muncul dalam Pilkada.

Faktor lain yang berpotensi dapat memicu konflik adalah terkait netralitas penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berintegritas. Kondisi tersebut perlu dijawab dengan profesionalitas para petugas dilapangan sehingga tidak memihak salah satu calon. Hal ini merupakan tantangan bagi para penyelenggara agar terus berintrospeksi diri dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan. Andil mereka sangat besar dalam menciptakan suksesnya Pilkada serentak.

Terkait kondisi tersebut Kapolri jauh-jauh hari telah memerintahkan jajaran hingga tingkat Polsek untuk melakukan tugas pengamanan sebaik-baiknya. Mulai dari kesiapan posko, pelaporan perkembangan situasi terkini hingga kesiapan personel. Pengamanan Polri dalam Pilkada serentak ini sebagai pertaruhan kepercayaan Polri, apakah mampu mengamankan jalannya proses Pilkada.

Berbagai langkah dan upaya dilakukan Polri guna menjamin lancarnya proses demokrasis tersebut. Salah satunya yakni para pemegang komando kepolisian di tingkat kota/kabupatan dan propinsi  perlu  menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, maupun komunitas masyarakat, dan KPUD guna menciptakan situasi kamtibmas. Jalinan komunikasi tersebut haruslah dibangun sejak sekarang, bukan menunggu saat pelaksanan pilkada.

Selain itu, upaya Polri lainnya  yakni menandai daerah-daerah yang berpotensi terjadi konflik. Pemetaan daerah potensial konflik dilakukan berdasarkan catatan sejarah konflik di wilayah tersebut. Seperti di Bima, Dompu, Maluku, Tolikara, dan Nias Selatan. Ada juga daerah-daerah bekas konflik, Poso, Maluku, dan Papua. Daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik tersebut mendapatkan perhatian khusus.

Tidak hanya yang memiliki sejarah konflik, wilayah yang dianggap rawan yakni daerah-ndaerah yang mempunyai basis partai politik paling besar. Khususnya yang dukungan partainya terbelah dua. Dalam hal ini  kepengurusan parpol ganda itu dapat berpotensi terjadinya konflik. Potensi konflik dan gangguan masyarakat menjadi suatu pertimbangan sehingga daerah itu perlu menjadi suatu perhatian karena tingkat kerawanannya cukup tinggi. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya adalah pengamanan terhadap kantor-kantor partai, basis-basis massa partai itu tempat utama yang harus di amankan, dipantau dipetakan. Karena sumber masalahnya  ada disana. Setidaknya konflik Pilkada nanti datangnya dari situ. Basis radikal harus diamankan sejak dini. Satu lagi yang perlu diperhatikan oleh anggota Polri yang bertugas di lapangan, dilarang untuk membantu urusan rekapitulasi suara. Sebab tugas Polri adalah menjaga keamanan Pilkada bukan menghitung suara. Petugas di lapangan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menanggulangi sejumlah masalah pengamanan Pilkada.

Meskipun Polri telah berpengalaman terkait mengamankan Pilpres, Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilkada, namun kali ini  situasinya berbeda dengan  pesta demokrasi sebelumnya. Kali ini  pesta demokrasi digelar secara serentak. Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Konfdisi serta situasi harus diantisipasi sebaik-baiknya. Jangan sampai Polri  under estimate dalam hal mengkalkulasi perkembangan politik yang terjadi di lapangan. (*)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com