UU Kamnas Antara Kebutuhan dan Urgensi PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Minggu, 27 September 2015 19:37

UU Kamnas Antara Kebutuhan dan Urgensi

Oleh: Kompol Hartoyo SIK, MH
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55/2015


Desakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kembali digulirkan. Berbagai upaya sudah pernah dilakukan. Namun selalu dimentahkan, dengan alasan belum waktunya dan alasan pembenar lainnya. Kini Kementerian Pertahanan sudah mengajukannya dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 DPR RI.   Komisi 1 yang membidangi hukum pun mulai mencari masukkan, mengundang para pakar untuk berkonsultasi.

Ada sejumlah permasalahan ditemukan dalam RUU itu. Salah di antaranya penempatan UU Kamnas seakan-akan lebih tinggi dari UU TNI dan UU Polri. Kekhawatiran yang muncul, TNI bisa  leluasa mengambil wewenang Polri dalam konteks kondisi tertentu yang dibenarkan dalam RUU baru ini. Padahal, kondisi ini tidak urgen. Sebab, jika ada perubahan, cukup merevisi UU TNI dan UU Polri, bukan membuat UU baru.

Menempatkan UU Kamnas lebih  tinggi dari UU TNI dan UU Polri  tentu bertentangan dengan filosofi hukum. Secara filosofis, kedudukan keduanya sama. Tidak boleh menempatkan suatu UU di atas UU lainnya. Lahirnya RUU Kamnas seharusnya mengakomodir prinsip Marshal Law dalam negara demokrasi, di mana militer adalah satu-satunya institusi yang didesain untuk kondisi negara yang “abnormal” (genting). Sepanjang adem ayem, masih ada Polri yang menjaga  keamanan dalam negeri.

Kondisi di mana institusi sipil lumpuh dan disfungsi karena satu sebab membahayakan  negara. Ancaman itu, seperti bencana alam/buatan manusia, situasi konflik sosial, epidemi penyakit sampai perang. Di sinilah saatnya Kepala Negara dapat mengumumkan kondisi Darurat Militer. Darurat sipil tidak dikenal dalam khazanah bernegara secara internasional. Saat di mana semua institusi sipil melakukan reorganisasi dan militer diturunkan untuk kurun waktu terbatas melakukan tindakan penanggulangan marabahaya tersebut. Ini karena militer yang mempunyai lima sistem yang siap digelar di manapun kapanpun tanpa harus rumit dengan birokrasi.  Yakni sistem: senjata, telekomunikasi, transportasi, medis, logistik.

Tindakan penanggulangan darurat militer termasuk sampai pada tindakan represif yang terbatas dan terkendali. Seperti contoh perintah tembak mati para musuh atau perusuh dan jam malam. Sehingga vital untuk diatur dalam hukum untuk menghindari ekses yang tidak diinginkan.

Kondisi ini pernah dilakukan Presiden Amerika Serikat dalam mendeklarasikan Marshall Law di LA 1992 selama dua hari untuk meredam kerusuhan sosial atau pengerahan sniper militer pada pasca badai Katrina 2005 untuk menanggulangi perampokan rumah korbam bencana.

Bila kita bercermin pada sejarah perjalanan bangsa, kedudukan Polri yang pernah menjadi sebagai salah satu unsur ABRI lebih ditegaskan dalam UU 13/1961, kemudian dikuatkan UU 20/1982 dan UU 28/1997, menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi penegakan hukum dan pemelihara ketertiban masyarakat dengan fungsi pertahanan keamanan negara.

Tentu kita ingat kasus–kasus besar seperti Marsinah, Udin, Tjetje di masa lampau merupakan contoh menonjol tentang bagaimana aktivitas dan kinerja Polri sejak militer merupakan faktor dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan bila banyak pekerjaan polisi yang lebih diselesaikan “secara militer” daripada “secara polisi”. Belum lagi berbagai tindakan ‘penculikan’ atau hilangnya secara misterius para aktivis. Tentu kita masih ingat tregedi Kudatuli : peristiwa penculikan aktivis politik dan penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang memakan banyak korban. Dari sinilah, muncul desakan pemisahan antara TNI-Polri.

Melalui Presiden Habibie lah pada Mei 1998 mengupayakan reformasi diantaranya di tubuh aparat penegak hukum. Sidang Istimewa MPR 1998 dengan TAP MPR No. X /MPR/1998 kemudian menugaskan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk memisahkan Polri dari ABRI dengan rumusan : “Menginstruksikan kepada Presiden selaku Mandataris MPR antara lain untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk pemisahan secara tegas, fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalisme dan integritas yang utuh.”

Kembali ke fungsi Polri sebagaimana ditentukan Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002, merupakan bagian dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tentang keiikutsertaan atau pelibatan TNI dalam pelaksanaan keamanan telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan PP. (2) Dalam  keadaan darurat militer dan keadaan Polri  memberikan bantuan TNI sesuai peraturan perundang-undangan.”

Bahwa RUU keamanan nasional ini dapat membawa negara dalam suasana yang selalu penuh ancaman dan ketakutan masyarakat sipil. Sehingga cenderung untuk digunakan kekuatan militer dan meninggalkan kekuatan supremasi sipil dalam mengelola masalah keamanan di seluruh wilayah NKRI. Dengan UU ini penguasa dengan mudah memanfaatkan untuk mempertahanan kekuasaannya.

Sementara penatan perundang-undangan dari segala aspek kehidupan telah diatur. Penelaahan sumber ancaman, jenis ancaman, tingkat ekskalasi ancaman, semua sudah diatur dalam tatanan perundang-undangan, sehingga tidak perlu diatur lagi. Cukup memaksimalkan UU yang ada atau merevisinya.(*)


 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com