Butuhkah Indonesia UU Kamnas ? PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 28 September 2015 07:23

Butuhkan Indonesia UU Kamnas ?

Penulis : Kompol Nasrun Pasaribu
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke 55/2015


Strategi dan sistem keamanan bukanlah sesuatu hal yang statis melainkan bersifat dinamis. Dimana perubahan strategi dan sistem keamanan  sangat di pengaruhi dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan terus berubah. Derasnya arus gelombang demokratisasi, kecenderungan konflik dari inter-state menjadi intra-state, kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, pengakuan universalitas HAM serta kompleksitas ancaman yang berkembang pasca perang dingin tentulah menjadi faktor-faktor yang secara langung maupun tidak langsung memaksa banyak negara untuk kembali menata ulang strategi dan sistem keamanannya.
Di Indonesia, Pemerintah terus berupaya  memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan di level regulasi,  perubahan peran dan fungsi aktor-aktor keamanan. Beberapa capaian dibidang regulasi diantaranya pembentukan UU Pertahanan Negara no 3/2002, UU TNI no 34/2004, maupun UU Polri no 2/2002. Sebelum beberapa peraturan perundangan tersebut, terbentuk juga terdapat TAP MPR No.VI/2000 dan TAP MPR No.VII/2000 tentang pemisahan peran dan struktur antara TNI dan Polri yang menjadi pijakan awal dalam melakukan perubahan di sektor keamanan di masa reformasi.
Perubahan tersebut, dinilai pemerintah masih belum cukup memadai di dalam membangun sistem keamanan nasional yang komprehensif (comprehensive security). Atas dasar itulah pemerintah menginisiasi pembentukan RUU Keamanan Nasional dengan harapan adanya perumusan kebijakan yang komprehensif di dalam menghadapi dinamika ancaman yang terjadi.
Namun demikian, RUU Kamnas yang sudah dibuat pemerintah dan telah diserahkan ke DPR masih mendapatkan kritik dari berbagai elemen masyarakat baik kritik dari aspek redaksional maupun substansial khususnya terkait dengan persoalan HAM dan kehidupan demokrasi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan pemerintah masih dianggap multitafsir.  Tidak ada salahnya bila pemerintah  memperbaiki beberapa hal yang masih dianggap bermasalah. Beberapa point yang dianggap belum jelas adalah definisi keamanan nasional maupun ancaman nasional yang belum jelas ukurannya, sehingga dikhawatirkan menjadi multitafsir. Selain itu RUU Kamnas ini terus  menuai penolakan dari berbagai pihak  karena dikhawatirkan bakal menghidupkan sistem keamanan ala Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) era Orde Baru.
RUU Keamanan Nasional (Kamnas)  sejak diajukan pertama kali ke DPR pada 2005, hingga kini  belum juga disahkan menjadi undang-undang. Hal ini disebabkan masih banyak ‘kendala’.  Yakni   adanya pertentangan pendapat  dari sejumlah pihak.  Diantaranya DPR periode 2009-2014, menolak RUU tersebut karena substansinya dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Potensi itu tampak dalam ketentuan mengenai ancaman, kegiatan intelijen, penyadapan, dan penangkapan. Juga, itu dianggap berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, serta mengancam kebebasan pers.
Sedangkan akhir Januari lalu Kementerian Pertahanan kembali mengajukan RUU itu ke DPR untuk dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Pengajuan dilakukan bersamaan dengan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Rahasia Negara, RUU tentang Revisi UU TNI, dan RUU tentang Komponen Cadangan.
Adapun sejumlah pasal  yang membuat RUU Kamnas mendapat penolakan publik, antara lain karena substansinya terindikasi akan menabrak rambu-rambu HAM. ''Seperti Pasal 54 e, ada kekuasaan khusus yang memiliki hak menyadap, menangkap, memeriksa, dan memaksa.  Itu masuk dalam  pelanggaran HAM. Selanjutnya di pasal 59 menjadi lex specialis, menjadi semacam payung yang menghapus UU lainnya termasuk UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian, Pasal 22 jo 23 memberikan peran terlalu luas kepada unsur Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai penyelenggara Kamnas.
RUU ini dinilai belum bisa mendefinisikan dengan jernih jenis ancaman keamanan yang mungkin dihadapi. RUU juga belum jelas mengatur bagaimana perubahan situasi keamanan itu ditetapkan seperti penentuan keadaan darurat dan tertib sipil.  RUU Kamnas diajukan karena penataan kelembagaan sektor pertahanan dan keamanan belum seirama. Polri sebagai alat negara di bidang keamanan, dan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Inilah kemudian yang menjadi persoalan ketika diimplementasikan di lapangan menghadapi ancaman nasional. Kapankah ancaman dikategorikan sebagai persoalan keamanan? Lalu  kapankah ancaman dikategorikan sebagai persoalan pertahanan? (*)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com