Penghapusan Perda Lama Tunggu Rapat Paripurna PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 14 Juli 2016 00:00

Saat ini tengah diagendakan penghapusan peraturan daerah atau perda yang dianggap tak sesuai lagi dengan kondisi di masyarakat. Keberedaannya sudah tak dibutuhkan lagi sehigga perlu dihapus.

Untuk penghapusan perda tersebut tidak bisa serta merta dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Surabaya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, penghapusannya harus diputuskan dulu melalui rapat paripurna DPRD Surabaya.

Tanpa ada putusan rapat paripurna maka BPPD DPRD Surabaya tak bisa melaksanakan penghapusan tersebut. Hal ini dibenarkan Ketua BPPD DPRD Surabaya M. Machmud.

Menurutnya untuk pembuatan perda baru maupun penghapusan perda lama yang tak dibutuhkan lagi memang menjadi tugas BPPD DPRD Surabaya. Meskipun pansus sudah bekerja untuk penghapusan perda itu namun keputusan akhir ada di rapat paripurna DPRD Surabaya.

Untuk penghapusan perda tersebut, kini masih akan diagendakan rapat paripurna untuk penghapusannya. "Usai lebaran ini diagendakan untuk diputuskan dalam rapat paripurna. Karena memang aturannya harus melalui rapat paripurna," kata Machmud.

Saat ini Surabaya memiliki sejumlah perda yang bisa dikatakan telah usang. Sebab keberadaannya sudah tak memungkinkan lagi diterapkan di masyarakat karena berbagai sebab.

Beberapa perda yang perlu dihapus itu menurut mantan wartawan ini adalah perda izin HO, retribusi pasar turi, pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, serta perda soal retribusi peruntukan tanah. Juga ada Perda 4/2011 tentang Pajak Daerah, Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Perda 12/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Perda itu kalau dibiarkan akan menghambat investasi di Surabaya. Perda soal pasar turi juga tak memungkinkan diterapkan. Karena pasar turi sendiri sekarang ini bukan kewenangan Pemkot Surabaya lagi untuk mengatur para pedagangnya," ujarnya.

Selain perda juga akan dilakukan pencabutan terhadap sejumlah peraturan kepala daerah atau perwali. Saat ini sesuai arahan Mendagri ada sejumlah perwali yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Diantaranya Perwali 5 /2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Machmud juga menyatakan jika sampai triwulan kedua tahun 2016, DPRD Surabaya setidaknya telah menyelesaikan 13 raperda dan keputusan legislatif. Enam raperda sudah ditetapkan dalam sidang paripurna, satu dalam tahap laporan pansus dan sisanya masih dalam taraf pembahasan. Sampai saat ini ada enam raperda sudah selesai di paripurna. Sedangkan perda  masalah YKP  sudah dilaporkan ke paripurna.

Keenam perda yang sudah selesai adalah, masalah PT Yekape, Perda Pelarangan Minuman Beralkohol, Perda Perubahan Retribusi Izin Gangguan, Perda Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum dan Kendaraan Bermotor, Perda Izin Pemakaian Tanah, Perda Pencabutan Perda Perencanaan Gedung serta Pembahasan LKPJ Wali kota Surabaya 2015.

Raperda yang kini sedang dibahas di pansus adalah Raperda Pencabutan Perda Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Pansus Raperda Pencabutan Perda Retribusi Pasar Turi, Pansus Raperda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pansus Pencabutan Perda Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal ke PDAM Surya Sembada, dan Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

Upaya penghapusan perda ini, dianggap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang sudah mengumumkan pembatalan dan penghapusan 3.143 perda bermasalah. Dari ribuan perda tersebut, di antaranya enam dari Kota Surabaya.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com