Pemerintah Masih 'Anak Tirikan" Madrasah Diniyah PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 20 Oktober 2016 12:28

Surabayakita.com - Pemerintah sampai sekarang dinilai masih menganaktirikan Madrasah Diniyah. Buktinya, bantuan untuk sarana prasarana termasuk kesejahteraan para gurunya dinilai masih minim.

Hal ini dirasakan oleh Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Timur, Satuham SAg. Akibatnya, penyediaan sarana dan prasarana di Madrasah Diniyah dirasakan masih belum mencukupi.

Kondisinya berbeda jauh dengan sarana prasarana yang ada di sekolah sekolah umum terutama negeri. Padahal peran Madrasah Diniyah dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berahlaq baik tidak bisa dipungkiri.

Menurut Satuham, yang menyedihkan lagi karena jumlah Madrasah Diniyah di Jawa Timur kondisinya hampir sama. Padahal jumlahnya terbilang tidak sedikit sampai 62 ribu Madrasah Diniyah. Jumlah tersebut, 90 persen tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan.

"Jauh sebelum ramai konsep full day school, kami sudah ada duluan. Bahkan konsep yang dipakai di Madrasah Diniyah sekarang ini sudah mulai diadopsi baik sekolah umum maupun swasta," katanya.

Cak Satuham, demikian dia biasa disapa menjelaskan, saat ini banyak sekolah-sekolah umum memasukan nilai-nilai dalam mata pelajaran yang sebelumnya lekat dengan kurikulum yang diterapkan di Madin. Dia menyontohkan, persoalan akidah ahlak, sejarah Islam, bahkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya spesifik seperti Bahasa Arab, Fikih, dan lain sebagainya sudah banyak didaposi sekolah umum.

Namun meski banyak diadopsi, pemerintah maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak pernah menyinggung sama sekali keberadaan madin yang nyata-nyata memberikan kontribusi terhadap peralihan model pendidikan dari yang sifatnya konvensional dengn hanya mengajarkan mata pelajaran yang bersifat umum, menjadi model pendidikan yang terintegrasi.

Cak Satuham menambahkan, isu mengenai full day school yang sebelumnya santer dilontarkan Mendikbud Muhajir Effendy sebenarnya selesai apabila pemerintah memberikan wacana ataupun contoh mengenai keberadaan Madin. Faktanya, kata dia, harapan pemerintah agar siswa mendapat asupan ilmu yang terintegrasi baik umum maupun agama dalam hal ini ahlak, moral, dan lain sebagainya sudah sejak lama diterapkan di Madin.

"Kami berharap, pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap kebaradaan madin lantaran kondisinya saat ini cukup memrihatinkan. Perhatian yang diberikan baik dari sisi keberadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pengajar, maupun dari sisi kesamaan perlakuan dalam Undang-undang Sisdiknas sehingga ke depan Madin benar-benar menjadi lembaga formal," tutup Satuham.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com