BEM ITS Desak UU Migas Direvisi Untuk Kedaulatan Energi PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Minggu, 06 November 2016 19:21

Surabayakita.com - Kondisi tata kelola migas yang tidak menentu menjadi sorotan Seminar Nasional Migas yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), di Gedung Rektorat Kampus ITS di Surabaya, Sabtu (5/11/2016).

Akibatnya, iklim usaha dan ketahanan migas nasional mengalami ancaman nyata. "Undang-Undang Migas sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun sampai sekarang tidak kunjung ada penggantinya. DPR yang digaji dari pajak yang dibayar oleh rakyat, DPR harus bekerja.", demikian disampaikan oleh Fauzan Fikri, moderator seminar tersebut yang merupakan mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan ITS.

Koordinator Kajian Migas BEM ITS, Oxi Putra Merdeka (Menteri Kebijakan Publik BEM ITS) menegaskan bahwa UU Migas yang baru harus dapat mengembalikan tata kelola migas sesuai tujuan Indonesia yang mandiri dan merdeka. "Kemampuan nasional oleh Pemerintah, BUMN, dan Perguruan Tinggi harus diperkuat dalam tatakelola migas yang baru", demikian ditekankan oleh Oxi.

Seminar Nasional Migas menghadirkan tokoh-tokoh energi, diantaranya Dr. Andang Bachtiar, Anggota Dewan Energi Nasional (2014-2019), Prof. Dr. Mukhtasor, Guru Besar ITS dan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014), Marwan Batubara, Direktur IRESS (Indonesian Resources Studies), serta Rijanto dari Pertamina.

Kemampuan nasional utama yang penting adalah kemampuan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru. "Undang-undang yang baru harus memastikan agar kemampuan kita menambah cadangan migas baru dengan jumlah penemuan cadangan melebihi jumlah migas yang kita produksi atau konsumsi. Eksplorasi adalah indikator kinerja utama Pemerintah," kata Andang Bachtiar.

Di sisi lain, Mukhtasor menekankan bahwa kemampuan nasional yang perlu dibangun adalah kemampuan pengelolaan yang mandiri, sehingga migas menjadi modal pembangunan. "Pembangunan kilang untuk mengurangi ketergantungan pada impor harus melibatkan kemampuan nasional secara signifikan. Janganlah diserahkan 100% swasta. Rencana menswastakan penuh kilang baru di Bontang adalah bertentangan dengan tujuan mewujudkan kemandirian energi dan tujuan menjadikan migas sebagai modal pembangunan," demikian tambah Mukhtasor.

Dijelaskan oleh Dwiki Pratama selaku Ketua Pelaksana acara tersebut bahwa ini adalah bentuk perjuangan dari ITS untuk memperjuangkan hajat hidup orang banyak dalam bentuk penyusunan naskah akademik Revisi Undang – Undang Migas. “Acara ini diharapkan juga dapat memanaskan kembali perbincangan dan pemberitaan tentang Revisi Undang-Undang Migas yang belakangan ini sudah redup. Padahal memiliki urgensitas yang tinggi untuk kedaulatan energi Republik Indonesia.” tambahnya. (SK2)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com