'Permen Dot' Ternyata Tak Berbahaya, Kenapa Dirazia Satpol PP ? PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 09 Maret 2017 20:58

Surabayakita.com - Dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (9/3/2017) siang terkait razia makanan yang dinamai permen dot, berakhir anti klimak. Pasalnya permen dot yang sudah banyak dirazia Satpol PP itu ternyata tak mengandung zat berbahaya seperti narkoba.

Dalam hearing itu, dihadiri beberapa pejabat dari SKPD terkait, seperti M.Iksan Kepala Dispendik, AKBP Suparti Kepala BNN Kota Surabaya, staf dari Dinkes, BPOM, Satpol PP dan lainnya.

"Kami sudah keliling di kecamatan kecamatan terutama di lokasi sekolah sekolah TK dan SD. Pengawasan terus kami lakukan sejak dua hari lalu hingga hari ini. Permen dot yang sudah kami amankan sebanyak 1.496 pcs. Ada yang berbentuk tablet dan jelly," kata Kasi Pengawasan Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan, dalam hearing yang dipimpin Agustin Poliana, Ketua Komisi D.

Satpol PP juga langsung mendatangi tempat agen penjualan permen dot tersebut di kawasan Wonokromo. Saiful Iksan mengatakan razia dan pengawasan dilakukan karena kecurigaan masyarakat adanya zat adiktif yang digunakan untuk membuat permen itu sehingga dikhawatirkan berakibat buruk bagi konsumennya terutama kalangan anak anak.

Setelah Saiful Iksan selesai berbicara, giliran pimpinan hearing mempersilahkan wakil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) untuk memberikan statemen terkait temuan permen dot. Lindawati Kasi Layanan Informasi Konsumen BPPOM mengungkapkan fakta yang jauh dari perkiraan para peserta hearing. Sebab permen dot tersebut sama sekali tak mengandung bahan narkoba berbahaya.

"Berdasar hasil uji lab atas sampel yang dikirim Dinkes, ternyata hasilnya negatif dari kandungan zat narkoba. Produk ini juga sudah memiliki ijin edar dari BPPOM dan legal," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Anugrah Ariyadi, anggota Komisi D DPRD Surabaya menilai razia yang telah dilakukan Satpol PP terhadap permen dot sebagai langkah yang berlebihan. Dianggap barang berbahaya, padahal tidak sama sekali. Razia ini juga dianggapnya sebagai pencitraan saja.

"Kok seperti ini Satpol PP. Mestinya lakukan koordinasi dulu sebelum melakukan razia. Pedagang dan produsen dirugikan akibat razia ini. Juga menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar politisi PDIP ini.

Sedangkan AKBP Suparti Kepala BNN Surabaya mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan komentar terlalu dalam. Sebab soal begini ini biasanya akan dilakukan pengecekan di BNN Pusat dan yang memberikan pernyataan langsung dari sana. "Saat ini kami di Surabaya masih menunggu hasil uji lab di pusat," katanya.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com