Gedung Sekolah SMK Mangkrak, Akan Dialihkan Untuk SMP PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 13 Maret 2017 16:53

Surabayakita.com – Pasca kewenangan SMA/SMK diambil alih Pemprov Jawa Timur, kini di Surabaya ditemukan ada sejumlah bangunan sekolah baru yang mangkrak. Karena tak digunakan, bangunan bangunan tersebut mengalami kerusakan karena tidak dirawat.

Temuan ini disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Senin (13/3/2017). Menurutnya, kondisi ini terjadi setelah adanya peralihan pengelolaan SMA/SMk dari pemerintah kota ke Pemprof Jatim, sesuau UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Saya mendapat laporan dari warga, ada beberapa sekolah yang kondisinya mengenaskan itu berada di kawasan Tengger, Lontar, Benowo, Kali Kedinding,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, semestinya sejumlah sekolah tersebut segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk dikelola. Menurutnya, meski ada peralihan kewenangan, pengelolaannya tetap berada pada negara. Untuk itu, ia mengkritisi jika pemerintah kota masih tetap mempertahankannya. “Yang terjadi sekarang sepertinya ada perubahan perencaaan untuk SMP,” katanya.

Padahal menurutnya, berdasarkan kajian akademis awalnya, peruntukan untuk gedung SMA/SMK, karena sekolah itu disekitar wilayah tersebut kurang. Apabila dialihkan ke SMP, dikhawatirkan jumlah sekolah tersebut sudah cukup banyak.

Awey menegaskan, karena peruntukannnya tak sesuai rencana, maka warga yang tinggal dekat dengan sekolah tersebut tak bisa mendapatkan akses sekolah.“Di Depan RS BDH sudah dialihkan ke SMP. Di Tengger dan Lontar baru akan dilaihkan” katanya.

Anggota Komisi C ini menyayangkan sejumlah gedung SMA/SMK yang pembangunannnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut saat ini kondisinya mengenaskan. Dari pantauannya, beberapa sekolah tersebut justru dimanfaatkan untuk kegiatan maksiat.“Lebih baik kan dikelola Pemprov agar dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah mengutamakan kepentingan anak bangsa dari sekedar mengutamakan kepentingan daerah. Pasalnya, negara berkewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi warganya.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com