Lamban Menertibkan Pelanggaran Mini Market, Pemkot Didemo FAAM PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 13 Maret 2017 18:18

Surabayakita.com – Sekelompok warga Surabaya melakukan aksi di depan DPRD Surabaya, Senin (13/3/2017). Mereka yang menamakan diri Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM), minta agar Pemkot Surabaya mengawal kebijakan yang telah ada dan menghindari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Aksi tertib yang dilakukan di depan pintu pagar gedung DPRD itu dikawal sejumlah anggota kepolisian. Peserta aksi unjuk rasa ditemui perwakilan anggota komisi B DPRD Surabaya.

Menurut Ketua FAAM, Taufik, saat ini ada sejumlah pelanggaran hukum berupa perda di wilayah Surabaya. Namun pelanggaran itu terkesan tidak disikapi oleh Pemkot Surabaya sehingga terkesan ada pembiaran.

Karenanya FAAM minta agar Pemkot Surabaya bersikap tegas terhadap pelanggaran perda yang terjadi. Sebab kalau dibiarkan seperti itu dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran pelanggaran yang lain.

Taufik dalam kesempatan itu juga menyatakan sikap Satpol PP Kota Surabaya selama ini terkesan mandul dalam menegakkan Perda . Salah satunya adalah soal penataan toko swalayan atau toko modern  di kota Surabaya.

"Kenapa mini market yang melakukan pelanggaran itu tak ditindak? Padahal sudah jelas dalam Perda Nomer 8 Tahun 2014, terkait penataan mini market. Kenapa didiamkan meski sudah jelas ada pelanggaran," ujar Taufik.

Sekertaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Edi Rahmat sempat turun menemui para pendemo. Ketua DPC Hanura Surabaya ini mengatakan kalau Komisi B telah mengawal dengan mendesak kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan penertiban toko modern. Bahkan hearing dengan agenda tersebut sudah tiga kali dilakukan. Namun sayangnya Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto tidak hadir.

"Kami sudah melakukan koordinasi masalah mini market yang tak punya izin. Bahkan hari ini kami undang untuk yang ketiga kalinya. Kalau tidak datang lagi akan kami laporkan ke Inspektorat Pemkot Surabaya," ujarnya.

Komisi B juga berencana melaporkan Kasatpol PP ini kepada walikota. Tujuannya untuk memberitahukan soal koordinasi penertiban terhadap pelanggaran mini market di Surabaya. "Kami akan laporkan kepada walikota karena siapa tahu kalau walikota selama ini tidak mengetahui masalah ini," ujarnya.

Informasi yang berkembang, melalui Kepala Disperindag Kota Surabaya yang baru, Arini P, beberapa waktu lalu sudah berniat untuk menyikapi mini market yang buka hingga 24 jam. Niat itu akan direncanakan  dilakukan 1 Maret 2017. Namun sampai sekarang belum terlaksana, entah karena apa. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com