Pansus Raperda Pajak Daerah Naikkan Tarif Pajak Parkir 100 Persen PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Jumat, 17 Maret 2017 23:47

Surabayakita.com - Pansus Raperda Pajak Daerah Komisi A DPRD Surabaya saat ini berencana akan menaikkan tarif pajak parkir yang selama ini diterapkan di Mall, Plaza, Toko Modern, Hotel, Restrauran dan tempat lainnya. Kenaikannya mencapai 100 persen.

Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah, Herlina Harsono Njoto, mengatakan kenaikan tarif parkir tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota Surabaya.  "Asumsinya dari yang semula tarifnya Rp. 3.000 menjadi Rp. 5.000, kemudian Rp. 1000 menjadi 2.000," terangnya.

Herlina mengakui, untuk menaikkan tarif pajak parkir tersebut, akan ada perubahan pada Perda Pajak Daerah, pasal 39 dan 40 yang mengatur Pajak Parkir tak berbayar yang ada di minimarket atau tempat lainnya yang selama ini parkirnya di swakelola sendiri. Selama ini ada kawasan pakir berlaku 2 zona, yakni Berbayar dan Tak Berbayar.

Pada zona berbayar, terdapat aturan tersendiri yang mengatur besaran tarifnya. Sedangkan, untuk zona tak berbayar, pajak parkir ditanggung oleh pengelola.Untuk itu menurutnya, dengan kenaikan tarif parkir di area tak berbayar, maka tanggungan pihak pengelola toko modern juga lebih besar. Ia mencontohkan,  untuk satu gerai minimarket tertentu per bulan membayar ke pemerintah Kota Rp. 100 ribu. Karena tarifnya naik 100 persen, apabila memiliki 300 gerai, Ia memperkirakan pertahun pihak pengelola minimarket harus membayar pajak parkir sekitar Rp. 720 juta.

"Jadi itungan pajaknya menjadi Rp. 200 ribu per gerai per bulan, dikalikan 12 bulan, kemudian dikalikan 300 gerai yang ada," tuturnya.

Namun, ia mengakui, untuk zona parkir tak berbayar, dilapangan kenyataannnya berbeda. Di sejumlah toko modern tersebut masih dikenakan tariff parkir oleh petugas parkir setempat.

Herlina menambahkan, sebenranya dalam asumsi sementara ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah kota untuk meningkatkan pajak parkir dari zona parkir tak berbayar, selain menaikkan tarifnya. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah  melakukan pengawasan di lapangan guna memastikan berapa banyak kendaraan yang keluar masuk di area tersebut.

Sementara itu para pengusaha perhotelan merasa keberatan dengan kenaikan pajak parkir ini, terutama pengelola hotel yang selama ini tak menarik uang parkir dari tamu hotel. Sebab diantara hotel tersebut menjadikan parkir gratis karena menganggap sebagai bagian dari pelayanan kepada tamu hotel.

Ketua PHRI Jatim, Heru Siswanto, ketika hearing di Komisi A DPRD Surabaya mengatakan saat ini persaingan hotel cukup ketat. Pasalnya jumlah hotel di kota Pahlawan ini juga cukup banyak sebanyak 260 hotel. Sedangkan, okupansi justru menurun.

Heri mengaku keberatan jika hotel yang tak mengenakan tariff parkir tetap dikenakan pajak parkir sekitar 20 persen. Pasalnya, area parkir yag disediakan pihak hotel merupakan bagian dari fasilitas kepada para tamu. “Mestinya yang dikenakan pihak ketiga yang mengelola parkir,” paparnya.

Heri mengakui, di beberapa hotel, area parkir yang ada dikelola oleh pihak ketiga. Namun menurutnya, besaran pendapatan yang didapat pihak hotel, cukup kecil, di kisaran 7 -10 persen.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com