Komisi C Hearingkan Penertiban Bangunan Tak Berizin Pamurbaya PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 20 Maret 2017 00:51

Surabayakita.com - Mengurai permasalahan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Pantai Surabaya Timur (Pamurbaya) untuk bangunan rumah permanen, disikapi Komisi C DPRD Surabaya. Komisi C akan mengundang semua SKPD dan pihak terkait masalah ini untuk hearing.

Rencananya ikut diundang dalam hearing Senin (20/3/2017) tersebut, beberapa lurah dan camat yang membawahi kawasan Pamurbaya . Seperti Camat Gunung Anyar, Camat Rungkut, Camat Sukolilo, Camat Mulyorejo, Lurah Gunung Anyar Tambak, Lurah Medokan Ayu, Lurah Mulyorejo, Lurah Keputih, Lurah Dukuh Sutorejo, Lurah Kalisari, Lurah Kejawan Putih Tambak.Sebab saat ini sudah banyak berdiri bangunan permanen seperti rumah di kawasan yang masuk RTH tersebut. Selain itu juga diundang Bappeko, Dinas Perkim CKTR, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian.

"Hearing ini untuk menyamakan persepsi terkait penertiban yang akan dilakukan di kawasn Pamurbaya. Supaya tidak salah dan menimbulkan ekses negatif dan dampak sosial lainnya," kata Saifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2007, Pemkot Surabaya sudah menetapkan kawasan RTH di wilayah Pamurbaya. Namun sayangnya, kebijakan ini akhirnya harus berdampak terhadap sejumlah pengembang, bahkan terhadap penghuni bangunan rumah permanen di wilayah itu.

Karena jika mengacu kepada UU dan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka tak satupun bangunan yang boleh dibangun. Artinya, Pemkot Surabaya tidak akan mengeluarkan ijin apapun terkait rencana pembangunan di kawasan RTH, seperti di Pamurbaya.

Dan kini, ada sekira 99 bangunan rumah permanen yang dibangun oleh pengembang kondisinya telah berpenghuni, dan sampai saat ini warga tidak bisa berbuat apa-apa, karena meskipun kewajiban pembayarannya telah lunas, tetapi legalitasnya sebagai pemilik masih terkatung-katung akibat UU dan Perda RTH tahun 2007.

Sebelumnya Komisi A DPRD Surabaya melakukan sidak ke Pantai timur Surabaya guna mengetahui batas kawasan lindung dan area yang sudah digunakan warga sebagai pemukiman. Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto,  usai sidak mengungkapkan, dalam kunjungannnya ke wilayah Gunung Anyar Tambak tersebut, kalangan dewan didampingi perwakilan Bappeko, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunanm, Aparat TNI/Polri, kecamatan dan Kelurahan setempat.

Ia mengakui, batas kawasan lindung  yang bentuknya beton baru dibuat tahun 2014. Namun, sebelumnya di titik tersebut sudah ada penanda batas yang sudah ada sejak 1978. "Sejak tahun 1978, dengan adanya Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tahun itu sampai saat ini tak ada pergeseran," paparnya.

Menurutnya, di kawasan lindung tersebut telah berdiri 99 bangunan tempat tinggal dan satu tempat ibadah. Herlina mengatakan, apabila menjadi pemukiman, maka harus merubah peruntukannnya. Namun, hal itu tak memungkinkan. Dan, solusinya adalah pemerintah kota harus melakukan pembebasan lahan yang telah digunakan warga. "Ini pun butuh perencanaan matang, dan ketersediaan anggaran sebelum pembebasan," tutur politisi Partai Demokrat.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com