Kejaksaan Mulai Periksa Pejabat Pemkot, DPRD Beri Dukungan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 04 April 2017 21:58

Surabayakita.com - Lepasnya aset milik Pemkot Surabaya kepada pihak lain kini disikapi Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memeriksa beberapa pejabat terkait. Pengusutan lepasnya aset daerah ini dilakukan penegak hukum dengan memanggil sejumlah pejabat pemkot yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), dan Kepala Bagian Perlengkapan.

Sebagaimana sebelumnya walikota Surabaya Tri Rismaharini memang menggandeng Kejaksaan dan BPN Surabaya untuk menelusuri lepasnya aset aset mahal tersebut. Walikota merasa khawatir jika hal ini dibiarkan akan berakibat buruk bagi masyarakat.

Sebab mestinya aset itu akan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Namun dengan lepas ke pihak swasta maka aset aset itu akan berubah fungsi untuk kepentingan komersial bisnis.

Langkah cepat yang diambil Kejaksaan ini mendapat apresiasi Ketua DPRD Surabaya, Armuji. Politikus PDIP ini ingin agar pengusutan lepasnya aset bisa dilakukan sampai tuntas.

Tuntas tidak hanya menemukan para pelakunya saja. Tetapi juga mengembalikan aset aset itu kepada Pemkot Surabaya agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak.

"Ini langkah yang bagus. Saya setuju sekali pengusutan ini. Dengan begitu semuanya akan menjadi jelas. Banyaknya aset yang lepas membuat kita prihatin, kok bisa terjadi. Langkah Pemkot melakukan kerjasama dengan Kejaksaan sudah sangat bagus," ujar Armuji, Selasa (4/4/2017).

Karenanya pengusutan oleh Kejaksaan ini menurut Armuji harus didukung penuh. Targetnya untuk mengembalikan aset itu ke tangan Pemkot lagi.

Warga Ngagel Mulyo ini juga menyarankan agar Pemkot segera melakukan evaluasi terkait lepasnya beberapa aset. Kenapa bisa terjadi. "Apakah karena tim hukum yang dipunyai Pemkot selama ini dianggap lemah. Kalau hal itu yang menjadi masalah sebenarnya Pemkot bisa mengangkat tenaga ahli dari swasta. Itu diperbolehkan," tambah Armuji.

Menurutnya untuk merekrut tenaga ahli yang handal sebenarnya bukan masalah bagi Pemkot karena anggarannya ada. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah menyiapkan payung hukumnya sehingga tidak bermasalah di kemudian hari," kata penghobi cycling ini.

Bahkan DPRD juga siap membantu untuk menyiapkan pengkajian perekrutan tenaga ahli hukum yang mumpuni kalau memang diperlukan. Sebelum hal itu dilakukan memang harus diatur dulu bagaimana mekanisme nya. "Gak perlu ada perda kalau itu, dicantolkan pakai sistem lelang saja," katanya.

Terpisah,  Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Maria Ekawati Rahayu mengakui telah dipanggil Kejaksaan dan disodori lima pertanyaan. Pemanggilannya terkait waduk sepat Wiyung dan Upa Jiwa.

"Saya ditanyai soal kronologis lepasnya waduk dan Upa Jiwa. Ada lima pertanyaan jaksa kepada kami soal lepasnya aset tersebut," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Eri Cahyadi mengaku pihaknya juga termasuk SKPD yang akan dipanggil Kejari. Pemanggilannya dilakukan Rabu (5/4/2017).(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com