Mangkir Rapat Pasar Grosir, Arini Bikin Komisi B Kecewa Berat PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 29 Mei 2017 19:59

Surabayakita.com - Komisi B DPRD Kota Surabaya memenuhi janjinya untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) soal pasar grosir ilegal, Senin (29/5/2017). Sayangnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih tidak mau datang, sehingga rapat berakhir sia sia.

Sikap Arini yang sebelumnya hanya diberi jabatan Kepala Perpustakaan, cukup mengherankan. Sebab pada rapat sebelumnya di Komisi B, Arini berkomitmen untuk ikut mengawal masalah pasar grosir ilegal ini.

Lebih mengecewakan lagi, Arini tidak datang tanpa alasan apapun. Padahal undangan hearing disampaikan Komisi B sejak minggu lalu. Pun begitu dia tak menugaskan stafnya untuk mengikuti rapat tersebut walaupun tiga SKPD lainnya datang memenuhi undangan.

Memang hanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian saja yang mangkir. Sedangkan tiga SKPD lainnya nampak datang ke Komisi B. Seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Hukum dan Satpol PP Kota Surabaya.

“Kenapa tidak datang, Jangan permainkan kami lah. Ini kan membahas masalah yang leading sectornya ada di bu Arini. Nanti akan kami panggil lagi agar masalah ini cepat klir," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur.

Karena Dinas Perdagangan dan Perndustrian tak hadir, otomatis persoalan yang dibahas Komisi B tidak menemui hasil. Sebab dinas yang membidangi teknis itu lah yang akan menentukan kebijakan terkait pasar grosir seperti keluhan yang disampaikan para pedagang Pasar Induk Osowilngun(PIOS).

“Ini mungkin bentuk ketakutan dari Dinas Perdagangan, sehingga  tidak hadir tanpa konfirmasi. Mungkin takut karena tidak siap dengan berbagai jawaban. Hal semacam ini tidak patut dilakukan oleh Dinas Perdagangan,” kata dia.

Menurut Mazlan, sikap tegas dari Dinas Perdagangan sudah ditunggu banyak pihak, terutama para pedagang Pasar Induk Osowilangun (PIOS). Mereka mengaku PIOS menjadi sepi karena adanya pasar di tempat lain yang menjual secara grosir.

Pada saat mengadukan itu, para pedagang juga membawa bukti file foto dan video yang menggambarkan aktivitas pasar yang ijinnya tidak boleh menjual secara grosir. Dan Dinas Perdagangan sudah melayangkan surat peringatan terhadap pengelola pasar itu.

Dalam rapat kali ini mestinya Komisi B akan menagih janji Dinas Perdagangan yang sebelumnya berjanji akan menertibkan pasar grosir ilegal. Karena sebelumnya Dinas Perdaganga telah menerbitkan surat peringatan kepada pasar grosir ilegal.

“Padahal, yang kami tahu surat peringatan pertama (SP 1) yang dikeluarkan itu waktunya 14 hari, dan sampai hari ini sudah lebih, harusnya sudah ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Komisi B juga akan menanyakan kepada Arini seputar izin yang dikeluarkan kepada dua pasar di Tanjungsari. Sebab menurut hemat Mazlan kawasan itu diplot bukan untuk peruntukan perdagangan.

Sebenarnya, dengar pendapat itu sempat dibuka oleh komisi B, meskipun tanpa kehadiran Dinas Perdagangan. Mazlan pun sempat menanyakan kepada Satpol PP dan Bagian Hukum tentang sikap tegas Pemkot Surabaya dalam menindak pasar grosir ilegal.

Namun karena tiga SKPD ini masih menunggu sikap Dinas Perdagangan, maka Komisi B akan mengundang lagi Arini pada Jumat pekan ini. Tujuannya agar masalah segera klir berdasar kebijakan yang mengacu pada aturan berlaku. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com