Usulan Penurunan Tarif Pajak Hiburan Disoal Pansus PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 07 Juni 2017 23:45

Surabayakita.com - Rencana penurunan tarif pajak hiburan dianggap rawan memicu keresahan sosial. Karenanya Fraksi PKB DPRD Surabaya akan menolak usulan rencana tersebut melalui Pansus Raperda Pajak Daerah.

Hal ini disampaikan anggota pansus dari unsur PKB, H Minun Latif, Selasa (6/6/2017) di gedung DPRD Surabaya. Menurutnya jika rencana ini disetujui bisa berakibat pada kerawanan sosial.

Saat ini Pansus Raperda Pajak Daerah memang tengah menggodok sejumlah pajak termasuk rencana penurunan pajak hiburan. Namun pembahasan yang dilakukan pansus saat ini masih terkait pasal ke pasal.

“Saya tidak setuju kalau pajak hiburan diturunkan tarifnya. Kenapa diturunkan, malah kalau bisa harus dinaikkan agar PAD Surabaya meningkat. Jangan diturunkan, kalau bisa tetap dengan sebelumnya,” ujar Minun yang juga mantan PNS Pemkot Surabaya ini.

Raperda Pajak daerah yang saat ini dibahas oleh Pansus yang terdiri dari anggota Komisi A merupakan perubahan atas Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Menurut Minun jika tarif pajak hiburan diturunkan, di mana di dalamnya termasuk Pajak Rumah Hiburan Umum(RHU), akan memicu masalah sosial yang selama ini dihindari dengan besarnya pajak hiburan dalam Perda sebelumnya.

“Pajak Hiburan itu dibuat besar memang untuk menjadi barier agar tidak banyak masalah sosial yang terjadi sebagai dampak negatifnya,”  terang Minun.

Namun demikian minun mengakui sampai dengan tahap pembahasan kali ini Pansus belum sampai pada pembahasan Pajak Hiburan yang sempat menjadi heboh saat usulannya disampaikan ke legislatif sebulan lalu.

“Pembahasan di Pansus memang belum sampai ke Pajak Hiburan, kami masih membahas sampai pajak Reklame,” terang Minun.

Di sisi lain, pembahasan Raperda Pajak Daerah ini sudah mulai memasuki pembahasan pasal perpasal. Targetnya Juni akhir tahun ini Raperda itu sudah dirampungkan dan disahkan.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Pajak daerah Herlina Harsono Njoto. “Kita sudah mulai membahas per pasal, diharapkan akhir Juni sudah selesai dan disahkan,” ujarnya.

Beberapa perubahan yang disusulkan pemerintah kota yang krusial adalah tentang masuknya pajak on line utamanya pada pajak-pajak restoran, rumah hiburan dan hotel.

Pajak yang juga krusial dibahas dan diusulkan pemkot adalah tentang penurunan tarif Pajak Hiburan yang didalamnya termasuk pajak Rumah Hiburan Umum (RHU). Mengenai usulan penurunan tariff pajak Rumah Hiburan Umum(RHU) dari pemerintah kota Surabaya, Herlina menyebut pembahasan belum sampai pada masalah tersebut.

“Kita belum sampai ke masalah itu, mungkin minggu depan sudah sampai ke sana,’ ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu sejumlah organisasi masyarakat di Surabaya juga mulai menyoroti pembahasan Raperda Pajak Daerah ini. Terutama terkait rencana penurunan tarif Pajak Hiburan organissi masa di Surabaya menolak rencana pemkot tersebut.

Salah satu organisasi masyarakat yang menolak rencana penurunan tarif pajak hiburan adalah Ikatan mahasiswa Muhamadiyah Surabaya. Dalam pernyataan sikapnya yang dirilis dalam web resmi nya, IMM menyebut menolak rencana penurunan tarif pajak hiburan dan RHU di kota Surabaya.

IMM Surabaya juga meminta agar pemkot Surabaya melakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tempat-tempat hiburan. Selain itu meminta agar Pemkot Surabaya hanya mengalokasikan dana APBD dari pajak hiburan untuk anggaran infrastruktur saja dan bukan untuk anggaran yang bersifat pembangunan kemasyarakatan.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com