Komisi D Minta Jangan Anak Tirikan Pasien Peserta BPJS Atau KIS PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 03 Oktober 2017 21:53

Surabayakita.com - Banyaknya kesulitan yang dihadapi warga saat meminta pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan membuat kalangan Komisi D DPRD Surabaya prihatin. Hanya saja meski sering disampaikan keluhan dan pengaduan warga soal ini, namun pemerintah belum sepenuhnya bisa mengatasi persoalan tersebut.


Masalah keluhan layanan kesehatan menggunakan BPJS hingga kini masih sering terdengar. Tak hanya keluhan yang didapat atas laporan warga saat berobat, tetapi juga ada di antaranya didapati sendiri oleh anggota DPRD Surabaya di masyarakat.

Untuk menyalurkan aspirasi keluhan masarakat ini, Komisi D DPRD Surabaya telah berkali kali melakukan hearing terkait masalah ini. Hearing dilakukan dengan pihak terkait termasuk dengan BPJS Kesehatan maupun kalangan rumah rumah sakit yang memberi pelayanan kesehatan menggunakan kartu BPJS.

Meski begitu, pelayanan kesehatan menggunakan BPJS atau fasilitas kesehatan lainnya seperti JKN PBI atau KIS tetap saja masih kerap terdengar. "Mestinya dengan menunjukkan kartu kesehatan baik program BPJS, JKN PBI dan KIS semua warga berhak mendapat layanan yang sama. Kenapa masih ada dikotomi dengan pasien yang menggunakan jalur umum, padahal sama sama bayarnya. Mestinya tidak boleh begitu," kata Agustin Poliana, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, kepada Surabayakita.com, Selasa (3/10/2017) malam.

Agustin mengakui ada sebagian warga yang enggan menggunakan kartu fasilitas berobat yang disediakan pemerintah itu. Sebab perlakuan petugas pelayanan kesehatan masih ada yang  menganggap BPJS atau fasilitas kesehatan lainnya sebagai anak tiri. Mereka lebih memilih membayar sendiri menggunakan jalur umum agar pelayanan kesehatan cepat didapat, pulang ke rumah, minum obat dam sembuh.

"Saya pernah bertemu dengan warga di Puskesmas Krembangan Selatan, ketika saya tanya ternyata dia lebih memilih menggunakan jalur umum dari pada pakai kartu berobat yang dia bayar setiap bulannya. Karena berobat menggunakan kartu dari pemerintah lebih lama prosesnya," ujar Agustin.

Tak hanya proses mendapat pelayanan kesehatan yang lama, program kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dinilai Agustin Poliana banyak yang salah sasaran. Mestinya 3-4 tahun sekali penerima program itu dievaluasi, apakah masih layak mendapatkannya atau sudah waktunya dialihkan kepada penerima yang lain.

"Ada warga yang sudah mampu, memiliki HP bagus dan bermobil tetapi masih mendapat bantuan biaya kesehatan yang diberikan melalui APBN tersebut. Dulu memang survey nya dilakukan oleh pusat jadi pagunya banyak yang tidak tepat sasaran," kata politisi PDIP ini.

Di lapangan memang banyak yang bias soal penerima program KIS ini, apalagi di kota seperti Surabaya. Sebab salah satu kategori penerima program ini adalah warga miskin yang rumahnya masih berlantai tanah. Di Surabaya mungkin sudah tak dijumpai kondisi warga yang rumahnya seperti itu. Karenanya pemerintah harus rajin melakukan evaluasi.

Komisi D juga berupaya untuk mengusulkan anggaran APBD tahun 2018 mendatang untuk mengambil alih program BPJS kelas III  warga tidak mampu di kota Pahlawan. Masalahnya ada 38 ribu KK warga Surabaya yang tidak mampu membayar iuran BPJS Mandiri tersebut. Kalau rata rata setiap KK ada empat jiwa dengan iuran Rp25.000 per orang, Agustin menilai APBD Surabaya mampu membiayainya.

Sedangkan untuk program kesehatan yang dibiayai APBD Surabaya melalui JKN PBI, awal 2017 dialokasi anggaran Rp168 miliar untuk 280.000 KK, sedangkan pada PAK ini mendapat tambahan menjadi Rp230 miliar dengan tambahan 30.000 KK. Di antaranya yang mendapat manfaat program ini adalah para guru ngaji, tukang tambal ban, abang becak dan relawan.

Sementara terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini, Komisi D melakukan audiensi dengan Kementrian Kesehatan RI di Jakarta hari ini. Mereka diterima oleh dr. Nova dari Direktorat Kesehatan Layanan Primer Kemenkes RI. Komisi D membawa usulan agar pemerintah tanggap aspirasi masyarakat bawah. Tujuannya agar pasien cepat mendapat pelayanan kesehatan walaupun memakai kartu berobat BPJS atau KIS.(SK1)

 

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com