Kabag Bina Program Keberatan Hearing Pegawai Kontrak Diliput Wartawan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 24 Oktober 2017 19:50

Surabayakita.com - Ada kejadian yang tak biasa saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (24/10/2017). Sebab wartawan yang ada di dalam ruangan hearing di komisi yang membidangi Kesra ini tiba tiba diminta untuk meninggalkan tempat.

Tentu saja sikap tak biasa ini membuat kalangan wartawan kaget bukan kepalang. Sebab selama ini tidak pernah ada larangan untuk masuk ruangan Komisi D saat hearing berlangsung.

Sekitar lima wartawan dari RRI, Memorandum, JTV grup dan beberapa media online tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan penasarannya. Sesaat membuka pintu dan duduk di kursi belakang ruang hearing tiba tiba disuruh kembali keluar ruangan.

"Saya tidak tahu kenapa disuruh keluar. Biasanya tidak seperti ini. Hearing dengan pejabat Pemkot Surabaya itu juga bersifat terbuka. Mestinya tidak tertutup kalau itu membahas kebijakan Pemkot Surabaya untuk warga," kata Indriyatno, Reporter RRI yang tak bisa menyembunyikan rasa herannya.

Junaidi Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya saat itu memang terang terangan minta wartawan untuk meninggalkan lokasi hearing. Tanpa menjelaskan kenapa hearing yang digelar bersama pimpinan BPJS dan Kabag Bina Program Dedik Irianto itu seolah eksklusif.

"Teman teman wartawan tolong keluar ruangan dulu. Kami masih rapat. Nanti silahkan kembali kalau rapat sudah selesai. Nanti kami jelaskan hasil pembahasan hearing ini," kata Junaidi dari Fraksi Partai Demokrat.

Usai rapat hearing, Agustin Poliana memberitahukan bahwa hearing harus steril dari wartawan ini atas permintaan Dedik Irianto Kabag Bina Program. Namun Politisi PDIP ini mengaku tidak tahu apa alasan pejabat ini tak mau diliput wartawan.

"Saya tidak tahu secara detail kenapa Pak Dedik tidak mau ada wartawan. Kami di komisi hanya ingin menjaga agar hearing berjalan semestinya. Kami tetap ingin meminta data data terkait kepersertaan BPJS untuk pegawai outsourcing di Pemkot Surabaya. Sebab data itu yang pegang Pak Dedik ini," kata Agustin.

Dalam hearing tersebut Komisi D menemukan kejanggalan terkait jumlah peserta BPJS. Sebab yang dilaporkan Bina Program hanya 14.000 orang pegawai outsourcing. Padahal data di BPJS mestinya ada 17.000 orang. Premi ini dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Para pegawai kontrak ini direkrut melalui pengadaan barang dan jasa. Mereka di antaranya dikontrak sebagai cleaning service, sekuriti dan guru tidak tetap (GTT) yang ditempatkan di SD dan SMP.

Ke 14.000 orang pegawai kontrak di Pemkot Surabaya ini premi perbulan sebesar Rp. 17.800 jiwa per orang. Hanya saja meski di BPJS ada tiga program yang wajib diikuti oleh setiap tenaga kerja namun para pegawai ini hanya diikutkan dua program saja.

"Mestinya sesuai aturan ya mereka ikut semuanya misalnya jaminan kematian, jaminan hari tua dan kecelakaan kerja. Namun untuk jaminan hari tua, para pekerja kontra ini tak diikutkan," kata Agustin.

Komisi D akan meminta data para pegawai yang belum diikutkan program BPJS. Bina Program masih menjanjikan untuk memberikan data itu. Sementara Suharto dari BPJS Jl.Karimun Jawa mengatakan selama ini masih banyak peserta BPJS yang datanya tidak cocok dengan KTP elektronik pegawai yang bersangkutan. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com