Komisi A Sidak Videotron Tak Berijin, BPKPD Minta Satpol Untuk Penertiban PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 30 Oktober 2017 19:19

Surabayakita.com - Hadirnya videotron baru di sejumlah titik mengundang perhatian Komisi A DPRD Surabaya. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mendapat sejumlah laporan videotron baru tersebut tak dilengkapi ijin dari Pemkot Surabaya.

 


Berangkat dari laporan tersebut dan ingin membuktikan sendiri keberadaan videotron yang baru muncul itu, Komisi A melakukan sidak ke sejumlah tempat di mana reklame luar ruang itu berdiri, Senin (30/10/2017) pagi.

Komisi yang diketuai Herlina ini mendatangi kawasan Boulevard Pakuwon Trade Center (PTC) di Surabaya Barat. Di tempat ini berdiri sejumlah videotron baru berukuran 1x3 meter.



Selain di kawasan PTC, Komisi A juga mendatangi lokasi videotron di Bundaran Waru. Di lokasi ini ada videotron berukuran besar yang baru beroperasi.

Anggota Komisi A mengaku heran. Sebab belum ada ijin tapi videotron ini kenapa sudah bisa berdiri dan beroperasi. Hj. Pertiwi Ayu Khrisna,SE.MM anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Partai Golkar mengatakan hendaknya semua pihak terutama pemilik reklame mematuhi aturan.

"Nggak ada ijinnya tapi sudah terpasang, katanya masih diurus, tapi kok sudah dioperasikan, makanya kami datang untuk melihat langsung ke lokasi," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini minta agar pengusaha reklame mau taat aturan yang ada. Termasuk jika belum ada ijinnya mestinya tidak dipasang dulu karena ini jelas merugikan Pemkot Surabaya.

"Kalau tidak ada ijinnya kan tidak bisa bayar pajak. Pemkot Surabaya jelas dirugikan kalau sampai pajaknya tidak dibayar," ujar Ayu Pertiwi.

Sementara Kasi Pengendalian Bangunan Dedy Purwito Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang mengatakan dari dinas yang mengikuti kegiatan ini Wawan dan Heri.

"Intinya dari mereka cuma meninjau, kalau videotron PTC kewenangan BPKPD karena kecil-kecil ukurannya 1x3 meter dan dari kita ijinnya sudah ada untuk videotron bundaran Waru, kan ijinnya sudah lengkap,"terang Dedy.

Menurut Dedy kalau videotron izinnya sudah lengkap, cuma tulisan yang dibawahnya saja yang tidak ada ijinnya. Sebab di bawah videotron itu ada tulisan SURYANATION. Tulisan ini yang belum ada ijinnya. Sebab meski hanya tulisan yang terkait produk tertentu tetap harus ijin dan bayar pajak. Tim reklame sejauh ini belum memberikan ijin.

" Ijin videotronnya  sudah kita keluarkan sekitar bulan Agustus, kalau tanggalnya saya lupa," katanya.

Di sisi lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) menegaskan memang ada empat videotron baru yang berdiri di bundaran PTC dan itu tidak ada ijinnya. Sedangkan yang ke arah pintu masuk PTC sudah ada ijinnya.

Sejak awal ke empat videotron ini memang tidak pernah mengajukan ijin ke BPKPD. Sampai sekarang ijinnya juga belum masuk. Meski sudah berdiri videotron ini hingga kini belum dioperasikan oleh pemiliknya.

Karena belum ada ijinnya, BPKPD sudah melayangkan surat bantuan penertiban ke Satpol PP tertanggal 27 Oktober lalu. "Kalau ukuran di bawah delapan meter persegi dan berada di dalam persil ijinnya ke BPKPD," ujar Yusron Sumarto Kepala BPKPD ketika dihubungi Surabayakita.com. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com