Lowongan Bawas RPH Dibuka, DPRD Minta Bawas Tidak Rangkap Jabatan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 31 Oktober 2017 16:09

Surabayakita.com - Masa bakti tiga orang badan pengawas (bawas) Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya akan segera berakhir pada Desember 2017 ini. Untuk menggantikan tugas mereka, Pemkot Surabaya sudah ancang ancang melakukan perekrutan bawas baru.

 


Seperti yang ditekankan oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam setiap perekrutan direksi atau bawas, tidak ada calon titipan untuk menentukan figur yang pas. Hal yang sama diberlakukan untuk perekrutan bawas RPH Surabaya ini.

Untuk menjaga independensi hasil rekruitmen itu, seleksi akan menggunakan lembaga di luar Pemkot Surabaya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Tim Unair. Seleksi administrasi tetap dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah.

"Setelah lolos administrasi selanjutnya peserta akan menjalani tes psikologi. Selain itu juga ada fit and proper test. Itu semua dilakukan oleh Tim Unair Surabaya," ujar Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Khalid, Selasa (31/10/2017) kepada Surabayakita.com.

Pada saat perekrutan bawas periode 2014 - 2017 lalu, animo pendaftar cukup bagus. Jumlah peserta tes saat itu berkelipatan empat dari lowongan yang dibutuhkan. Sehingga kompetisi antar peserta terbilang cukup bagus.

Pemkot berharap tiga orang bawas RPH Surabaya yang akan menggantikan tugas bawas lama Rahmat, Dodik dan Agus itu memiliki tingkat kompetensi di bidang hukum, keuangan dan juga bisnis. Sebab tugas yang akan mereka emban nantinya akan mengawasi kinerja direksi yang berkaitan erat dengan tiga masalah tersebut.

Menurut Khalid, untuk hasil test akhir yang dilakukan Tim Unair ini nantinya akan diserahkan langsung kepada walikota. Pejabat nomor satu di Pemkot Surabaya ini nantinya yang akan memilih tiga figur baru bawas RPH Surabaya.

Sementara itu kualifikasi atau persyaratan untuk bisa menjadi badan pengawas adalah berusia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan (diutamakan memiliki keahlian di bidang Veteriner / seni dan ilmu kedokteran hewan), tidak menjadi anggota partai politik, tidak terlibat hubungan kekerabatan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota direksi atau badan pengawas PD Rumah Potong Hewan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping.

Adapun pelamar diminta untuk mengirim surat lamaran dengan lampiran berupa, daftar riwayat hidup, fotocopy ijazah, KTP, KK, SKCK yang masih berlaku, pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar, surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan bebas narkoba serta surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak menjadi anggota parpol.

Penerimaan surat lamaran ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Jl. Taman Surya No 1 Surabaya, paling lambat tanggal 4 November 2017 pukul 12.00 WIB.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, meminta agar persyaratan menjadi bawas bukan anggota parpol tertentu betul betul dilaksanakan oleh Pemkot. Menurutnya agar menjamin yang bersangkutan benar benar sudah bukan anggota parpol tertentu maka Pemkot wajib minta surat resmi dari induk parpol.

"Surat dari ketua umum parpol itu menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan lagi menjadi anggotanya. Lha kan selama ini peserta hanya melampirkan surat pengunduran diri dari parpol. Bisa saja setelah tidak menjadi bawas, masuk lagi ke parpolnya yang lama," ujar politisi PDIP ini.

Yang juga mestinya dirubah terkait kewenangan bawas ini menurut Baktiono adalah Perda lama yang membatasi tugas bawas hanya melakukan pengawasan. Mestinya bawas itu kinerjanya bertanggungjawab kepada walikota meskipun tugasnya beda dengan direksi.

"Saya kira bawas tidak boleh lagi ada yang merangkap jadi bawas di BUMD lainnya. Ini agar kinerjanya maksimal sesuai keahlian yang dimilikinya. Apalagi kondisi RPH sedang collaps seperti sekarang maka butuh perhatian dan lebih fokus," ujarnya.

Baktiono berharap bawas RPH mendatang harus mumpuni terutama dalam memahami seluk beluk bisnis rumah potong hewan. Kalau sekarang ini hanya mengandalkan retribusi pemotongan hewan maka ke depan harus mampu menumbuhkan daya saing perusahaan.

Apalagi sekarang ini sudah banyak muncul RPH RPH skala kecil milik swasta yang siap menjadi pesaing bagi RPH milik Pemkot Surabaya. Karenanya harus mampu menciptakan produk yang betul betul berkualitas dan bisa bersaing bahkan menjadi kebutuhan terutama untuk pasar daging di Surabaya sendiri.

Senada, Zakaria anggota Komisi B lainnya berharap bawas yang baru bisa menjadi perpanjangtanganan walikota selaku pemilik BUMD RPH. Selain pengawasan juga berfungsi perbaikan kinerja direksi dan pembahasan anggaran perusahaan.

"Hal ini agar perbaikan kinerja operasional dan kinerja keuangan RPH berjalan terencana. Peran bawas sangat penting dalam mengawasi direksi," ujar politisi PKS ini. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com