Terkait Pendidikan SMA/SMK, Walikota : Kalau Aturannya Boleh Kenapa Nggak? PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 06 November 2017 18:55

Surabayakita.com - Pemkot Surabaya bersikap hati hati dalam anggaran pendidikan untuk SMA/SMK di Surabaya. Sebab sesuai aturan, Pemkot Surabaya masih belum menemukan celah untuk mengucurkan bantuan pendidikan setelah SMA/SMK kewenangannya berada di Pemprov Jatim.


Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah meminta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan dan kepolisian terkait permohonan untuk memberikan bantuan kepada siswa/siswi SMA/SMK kurang mampu yang terdampak pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (6/11/2017) siang dalam video conference dengan wartawan di Surabaya. Walikota saat itu posisinya ada di Jakarta, sedangkan wartawan berada di Kantor Humas Pemkot Surabaya.

Dari hasil konsultasi tersebut, wali kota menegaskan bahwa pemkot tidak bisa mengeluarkan uang untuk membantu siswa/siswa tersebut. Walaupun, keinginan untuk membantu SMA/SMK tetap ada, tetapi pemkot ingin masalah hukum clear sehingga kelak tidak bermasalah.

“Kenapa saya nggak berani? Karena saya sudah minta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan, kepolisian. Kemudian diruntut semua aturan, kita tidak bisa mengeluarkan uang itu,” jelas wali kota saat itu.

Menurut wali kota, pemkot selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Diantaranya sudah pernah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat.

Pemkot juga telah menganalisa hal ini bahkan sebelum disidangkan di Mahkamah Konstitusi. “Jadi kami sudah kaji jauh-jauh hari, bukan hanya sebulan atau sekarang ini. Kenapa aku berjuang setengah mati saat itu nggak ada yang care?,” sambung wali kota.

Pemkot juga sempat berkirim surat ke pemerintah provinsi tertanggal 8 dan 22 Februari 2017 lalu. Kala itu, pemkot menyampaikan data sementara siswa SMA/SMK Kota Surabaya yang tidak mampu membayar SPP.

Oleh Pemprov, surat tentang permohonan pembebasan biaya pendidikan dari sejumlah 55 siswa sesuai data usulan tersebut dijawab bahwa untuk SMA/SMK negeri pada prinsipnya menyiapkan diri untuk pembebasan biaya pendidikan, namun perlu dilakukan visitasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran data.

“Intinya dijawab oleh provinsi akan dibantu. Kalau provinsi sanggup ya sudah, karena kewenangannya memang ada di provinsi,” sambung wali kota.

Wali kota menegaskan bahwa kalau memang aturan membolehkan, tentunya tidak ada halangan untuk melakukan hal itu. “Kalau aturannya boleh, kenapa nggak? Kalau memang bisa, kasih dong surat ke saya,” ujar wali kota.

Saat ini memang banyak keluhan dari para orang tua murid SMA/SMK di Surabaya akibat biaya pendidikan putra putrinya. Sebab mereka terutama yang penghasilannya pas pasan atau yang berstatus korban PHK, biaya hidup makin bertambah untuk memenuhi biaya pendidikan SMA/SMK yang sekarang tidak gratis lagi.

Informasi yang diterima Surabayakita.com, banyak orang tua siswa yang mengadukan mahalnya biaya pendidikan SMA/SMK ini kepada Walikota. Padahal sebelum kewenangan SMA/SMK diserahkan kepada Pemprov Jatim, APBD Pemkot Surabaya sangat mencukupi untuk biaya pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA/SMK. Pemkot menggratiskan biaya pendidikan itu sehingga tidak ada alasan ada anak tidak bersekolah karena biaya mahal. (SK1)

 

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com