Komisi B Merasa Dikelabuhi Direksi PD Pasar Soal Keuangan Perusahaan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 04 Desember 2017 22:43

Surabayakita.com - Komisi B DPRD Surabaya merapatkan keganjilan keuangan PD Pasar Surya Surabaya, Senin (4/12/2017). Sebab pendapatan Rp 13,4 miliar yang ada di BUMD milik Pemkot Surabaya tahun 2016 itu dinilai menyalahi aturan.

Dari hearing yang dihadiri oleh beberapa SKPD dan pihak terkait lainnya itu diketahui bahwa uang yang disetor sebesar Rp 13,4 miliar tahun lalu itu ternyata bukan bagian dari pendapatan.

Menurut keterangan Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Nurul Azza, kejadian itu berlangsung akhir 2016. Ada temuan kredit yang cukup ganjil. Khawatir terjadi masalah di kemudian hari, temuan tersebut lantas dimintakan audit.


"Ada temuan mutasi rekening koran ke rekening PD Pasar Surya. Ada dua kali mutasi rekening itu  bulan November dan bulan Desember tahun 2016," kata Azza.

Rinciannya masing masing bulan November sebesar Rp 3,9 miliar dan di bulan Desember sebesar Rp 9,5 miliar. Anehnya dua kali mutasi itu kemudian dianggap sebagai pendapatan perusahaan.

Karena dihitung sebagai bagian dari pendapatan maka saat itu PD Pasar dilaporkan mengantongi laba Rp 6 miliar. Padahal sebaliknya mestinya dengan kondisi yang ada saat itu minus Rp 9 miliar.

Karena kejanggalan tersebut lantas dilakukan audit. Termasuk juga PD Pasar melakukan konfirmasi kepada  BRI tentang mutasi rekening koran tersebut.

"Kami baru tahu bahwa ternyata PD Pasar Surya mengikatkan diri sebagai penjamin dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh koperasi PD Pasar Surya," kata Azza.

Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan PD Pasar. Sebab sesuai peraturan daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah, menjadikan PD Pasar Surya sebagai penjamin, maka harus disetujui kepala daerah dan pertimbangan badan pengawas.

"Padahal saat kami tanyakan ke anggota koperasi juga mereka tidak ada yang tahu tentang pinjaman kredit senilai Rp 13,4 miliar ini, padahal seharusnya mereka diajak untuk bicara karena nantinya akan menyangkut soal sisa hasil usaha (SHU)," katanya.


Hal itu dibenarkan oleh anggota koperasi karyawan PD Pasar Surya, Masrul. Pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang pinjaman tersebut.  Menurutnya selama ini mereka ada potongan sampai Rp 50 ribu untuk keperluan koperasi. Namun terkait peminjaman kredit itu sama sekali tidak diketahui.


"Kami sama sekali tidak tahu, tahunya dari inspektorat mengaudit. Kami juga kaget kalau ada pinjaman kredit segitu," katanya.


Terkait hal ini, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan posisi PD Pasar Surya menjadi penjamin tidak sesuai nomenklatur undang-undang. "Kita akan cek perjanjian PD Pasar Surya dan BRI, sesuai Perda No 6 Tahun 2008 untuk jadi penjamin kepala daerah harus menyetujui, dan atas sepengetahuan bawas," kata Ira.

Sedangkan Susilo Kepala Cabang BRI Mulyosari mengatakan, kredit tersebut diberikan pada Koperasi PD Pasar Surya sebagai pengaju kredit. Dalam pengajuan itu disebutkan bahwa kredit itu untuk pembangunan Pasar Keputran dan Pasar Kapasan.

"Mereka menyampaikan pengajuan pinjaman oleh ketua koperasi sekretaris dan bendahara untuk pembangunan stan pasar Kapasan dan Keputran. Penjaminnya dalam pengajuan itu adalah dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit," kata Susilo.

Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya mengaku jika pihaknya telah dikelabuhi dengan laporan keuangan yang tidak benar oleh PD Pasar Surya sebagai salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya.

“Kami akan telusuri dana 13, 4 M itu, karena telah mengelabuhi laporan ke kami. Jika tidak ada laporan itu, harusnya mereka rugi Rp 9 Miliar, tetapi karena dana pinjaman itu dimasukkan ke rekening, maka bisa muncul laba Rp 6 Miliar, walaupun kami juga tahu jika setelah itu dana ditarik lagi,” ucapnya. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com