Armuji : PNS Harus Jaga Netralitas Pilgub Jatim PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 09 Januari 2018 15:58

Surabayakita.com – Menghadapi pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2018, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Pemkot Surabaya diminta untuk tidak terjebak dalam aksi dukung mendukung. Mereka diminta bisa menempatkan diri sebagai abdi negara.

Pesan ini disampaikan Ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji. Hal ini disampaikan karena sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat maka PNS harus mampu menjaga netralitasnya.

"Apapun pangkat dan jabatannya, jangan masuk dalam politis praktis. Karena PNS masuk ranah politik jelas menyalahi aturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Apabila PNS terlibat dalam pusaran pilgub atau politik selain mencederai fungsinya sebagai abdi negara juga akan berpengaruh kepada pelayanan kepada masyarakat.

"Makanya netral itu perlu. PNS harus bisa menjaganya karena bisa berpengaruh kepada pelayanan kepada masyarakat," ujar Armuji.

Tidak hanya itu, Armuji juga meminta kepada masyarakat Kota Surabaya untuk turut memantau dan bila perlu melaporkan kepada pihak yang terkait, jika menemui anggota PNS yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis, utamanya yang ada kaitannya dengan Pilgub Jatim 2108.

“Laporkan saja ke pihak terkait, karena sanksinya jelas dan tegas bahkan sangat berat, karena sampai kepada pemberhentiannya sebagai PNS,” tegasnya.

Untuk diketahui, bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com