DPRD Bahas Perubahan Keputusan Terkait Ruislag Lahan Margorejo Untuk Maspion PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 23 Januari 2018 17:34

Surabayakita.com - Karena proses ruislag (tukar guling) antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya tahun 1996 silam di lahan kawasan Margorejo dianggap belum sepenuhnya selesai, kini proses itu dilanjutkan. Pemkot Surabaya meminta kepada DPRD Surabaya untuk merubah keputusannya terkait masalah ini.


Pemkot Surabaya dan PT Maspion sudah melakukan ruislag medio 1996 silam dengan dasar keputusan DPRD Surabaya. Hanya saja saat itu tidak semua lahan yang diputuskan melalui DPRD Surabaya semuanya berhasil ditukar guling sesuai keuputusan DPRD Surabaya.

PT Maspion  hanya berhasil menukar guling sebagian lahan dan bangunan saja. Tukar guling saat itu prosesnya lantas dihentikan lantaran ada protes dari warga Margorejo yang keberatan atas ruislag itu.

Setelah proses berhenti sekian lama, ternyata ada surat keputusan DPRD yang baru dikeluarkan tahun 2004 terkait ruislag ini. Anehnya, surat keputusan DPRD ini isinya berbeda dengan keputusan tahun 1996 silam di mana telah disetujui ruislag itu meliputi bangunan dan tanah. Surat baru tahun 2004 ini hanya menyetujui bangunan saja yang diruislag sedangkan lahannya tidak termasuk.

Atas hal ini kemudian PT Maspion baru baru ini mengajukan surat kepada Pemkot Surabaya untuk meneruskan proses rusilag yang sempat terhenti itu. Surat pengajuan ini lantas diteruskan Pemkot Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya untuk perubahan surat keputusan tahun 2004 lalu.

"Proses ruislag yang  belum selesai tahun 1996 silam berupa lahan seluas 3.800 meter persegi di samping utara Maspion Square dan bekas bangunan kantor kecamatan seluas 1.300 meter persegi di bagian depan selatan. Ini PR lama. Kalau disetujui Pemkot akan mendapat tanah pengganti di Margorejo Masjid seluas 390 meter persegi dan Wonocolo Pabrik Kulit seluas 3.592 meter persegi. Pemkot juga akan dapat kompensasi dana dari PT Mapsion Rp 10 miliar," ujar Maria Eka Theresia Rahayu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ketika dikonfirmasi Surabayakita.com, Selasa (23/1/2018) sore.

Menurut pejabat yang akrab dipanggil Yayuk ini, proses ruislag tahun 1996 silam memang belum tuntas meski dasar hukumnya saat itu sudah ada. Namun kini obyek lahan yang akan diruislag berubah. Dari 6.800 meter persegi akan digunakan sendiri oleh Pemkot seluas 3.000 meter persegi untuk lokasi SDN Margorejo 1.

Sedangkan untuk kompensasi lahan pengganti di Wonocolo Pabrik Kulit akan dibangun taman yang bisa digunakan oleh masyarakat umum sebagai ruang publik. Sedangkan warga Margorejo yang menginginkan gedung pertemuan akan dibangunkan di samping SDN Margorejo 1.

Sementara itu Ketua Pansus Komisi A DPRD Surabaya yang membahas Perubahan Keputusan Ruislag, Minun Latif, telah memulai pembahasannya pada hari ini dengan mengundang SKPD terkait masalah ini. Seperti Bagian Hukum, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Perkim CKTR dan beberapa dinas lainnya.

"Kami bahas pengajuan peninjauan surat keputusan itu dengan mengundang pihak terkait. Selain SKPD terkait juga akan undang PT Maspion selaku pemohon dan juga Kejari Surabaya. Hal ini agar keputusan yang akan diambil tak menyalahi hukum berlaku," ujar politisi PKB yang maju dari Dapil V saat Pileg 2014 silam.

Menurutnya, PT Maspion telah membangunkan kantor kecamatan dan Puskesmas Wonocolo serta bangunan pengganti SDN. Bangunan itu sudah lama dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya namun lahan ruislag di Margorejo belum bisa dikuasai PT Maspion karena ada surat keputusan 2004. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com