Gandeng Kejaksaan, BPKPD Permudah Pembayaran PBB PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 24 Januari 2018 22:34

Surabayakita.com - Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya berupaya terus memudahkan pelayanan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Salah satunya dengan cara menerbitkan Standart Operating Procedures (SOP).

SOP PBB 2018 ini akan segera dikenalkan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono, Rabu (24/1/2018) siang di kantor humas Pemkot Surabaya.

PBB memang menjadi salah satu primadona perolehan PAD di Surabaya. Tahun 2017, dari target  PBB Rp 967 miliar terealisasi Rp 1,002 triliun. Angka yang cukup tinggi untuk menyokong dana operasional pembangunan di Surabaya.

Beberapa kali kepada Surabayakita.com Yusron Sumartono menyampaikan sekarang ini bukan zamannya bayar pajak dipersulit. BPKPD terus melakukan perbaikan layanan agar masyarakat semakin mudah setor uang pajak ke Pemkot Surabaya.

Terbaru terobosan itu dengan menerbitkan SOP. Kenapa harus ada SOP? Karena selain pembayaran akan lebih mudah dilakukan juga efisien. Masyarakat wajib pajak tak perlu harus menyediahkan banyak waktu hanya untuk bayar PBB.

“Biasanya dalam formulir ada banyak sekali syarat-syarat, kini kami sederhanakan saja dengan memasukkan hal-hal yang pokok saja,” kata Yusron.

SOP yang dibuat BPKPD telah dikaji atau direview oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Polrestabes. Keterlibatan dua instansi tersebut, menurut Yusron sangat penting untuk memberikan kepastian hukum .

“Agar lebih berpedoman dalam menerapkan aturan pelayanan serta tidak ada lagi kekhawatiran dari masyarakat terkait produk yang kami buat,” terang Yusron.

Ke depan, tidak hanya SOP PBB yang dibuat oleh BPKPD, tetapi pihaknya juga menyiapkan SOP pajak  yang lain. Kendati demikian, Yusron mengakui, bahwa SOP pajak lainnya masih dalam proses perencanaan.

Selain itu pembayaran dan pengurusan secara online PBB telah dilakukan. Di antaranya Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk PBB, balik nama dan pembetulan nama alamat yang tidak sesuai dengan aslinya serta layanan Surat Keterangan (SK).

“Warga cukup mengakses pbb.dppksurabaya.id untuk mengurus segala macam keperluan PBB seuai kebutuhan di rumah tanpa perlu ke kantor. Waktunya pun tidak lama, dalam hitungan menit semuanya sudah selesai, asalkan semua syarat terpenuhi,” ujar pria kalem ini.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, I Ketut Kasna Dedi mengapresiasi terobosan yang dibuat BPKPD. Kasna – panggilan akrabnya menjelaskan bahwa Kajari secara umum sudah mengkaji semua SOP yang dibuat. Poin-poin yang dikaji antara lain, apakah pembuatan SOP sudah memenuhi standart, mengecilkan masalah atau penyimpangan yang timbul serta mengkritisi dari dampak hukum.

“Setelah kami kaji beberapa kali, SOP sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan teman-teman dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Kasna. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com