Kartar Surabaya Ogah Terseret Pusaran Politik Pilgub Jatim PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 25 Januari 2018 22:13

Surabayakita.com - Karang Taruna (Kartar) Kota Surabaya tak mau terseret pusaran politik berupa aksi dukung mendukung terkait Pilgub Jatim 2018. Alasannya agar Kartar Surabaya tetap solid dan menghindari adanya perpecahan di tubuh Kartar sendiri.

Hal ini disampaikan Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Nanang Sutrisno, Kamis (25/1/2018). Kartar Surabaya ingin tetap utuh dan tidak terkotak kotak dalam hiruk pikuk Pilgub Jatim.

Nanang yang pernah mengenyam predikat sebagai anggota termuda DPRD Surabaya ini menyampaikan pihaknya ingin melihat proses demokrasi berjalan jujur dan adil melalui Pilgub Jatim.

Karenanya Kartar Kota Surabaya tidak mau mengambil jalan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Apalagi di kepengurusan dan keanggotaan Kartar sendiri berangkat dari beragam latar belakang termasuk lingkup partai politik berbeda.

"Kalau mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif dan bisa membawa organisasi Karang Taruna kearah perpecahan," ujarnya.  

Menurutnya, organisasi Kartar sebuah wadah yang besar dan sangat rugi jika dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan sesaat. Kartar merupakan organisasi sosial yang bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat.

Terkait peran serta Kartar dalam masyarakat,  Nanang masih ingat ketika Khofifah masih menjadi Menteri Sosial dulu yang berkali-kali mengingatkan bahwa Kartar harus netral dari kepentingan politik praktis. Khofifah sendiri kini tidak lagi menjabat Menteri Sosial dan telah maju dalam Pilgub Jatim 2018.

"Kami meminta saat menjadi calon Gubernur Jatim, bu Khofifah bersikap konsisten untuk tidak melibatkan karang taruna dalam kepentingan dukung mendukung," katanya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya M. Arif'an dalam  pernyataan sikapnya mengatakan, pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi.

M. Arif'an juga  menolak pemanfaatan lembaga atau organisasi pemerintah terlibat dalam masalah mendukung pasangan tertentu dalam Pilgub Jatim 2018.

"Kalau sampai hal ini terjadi  akan menjadi contoh tidak baik dan tidak elok. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda," ujarnya.

M. Arif'an juga mendesak Gubernur Jatim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap organisasi sosial yang menjadi binaan untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung kepentingan politik pribadi atau kelompok.(SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com