Setelah PMII, Giliran PMKRI Menolak UU MD3 PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 22 Februari 2018 15:11

Surabayakita.com - Setelah PMII menggelar aksi menolak pengesahan  UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) di DPRD Surabaya, aksi serupa juga digelar mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya, Kamis (22/2/2018).

Tuntutan yang mereka sampaikan kurang lebih sama dengan aksi sebelumnya. Yakni menolak pengesahan UU MD3.

Menurut Koordinator aksi, Esradus, PMKRI melakukan aksi protes karena UU MD3 berpotensi untuk membuat lembaga anggota lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi kebal hukum.

Kalau dibiarkan tentu banyak persoalan yang melibatkan anggota lembaga lembaga negara itu kuat dihadapan hukum. Bahkan bisa saja UU itu akan membuat mereka tidak tersentuh hukum.

"Pengesahan UU MD3 membuat demokrasi yang ada di Indonesia semakin mundur," ujar Esradus dalam orasinya, Kamis (22/2/2018).

Para mahasiswa juga menyebut pengesahan UU MD3 telah melanggar konstitusi. Mengacu pada UUD 1945 tepatnya pasal 27 ayat 1 disebutkan secara jelas jika semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengsn tidak ada kecualinya," kata Esradus mengutip ayat 1 pasal 27 dalam UUD 1945.

Selain menggelar orasi, dalam aksinya para mahasiswa juga menggalang tanda tangan dalam petisi yang mereka buat. Para mahasiswa meminta tanda tangan masyarakat yang melintas di Jalan Yos Sudarso.

Namun aksi penggalangan tanda tangan ini tidak berlangsung lama. Karena menyebabkan kemacetan. Aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi langsung membubarkan aksi itu sebab kalau tidak akan makin membuat jalan menjadi macet.

"Ini bukan akhir dalam perjuangan kita. Tapi ini adalah awal dan kita akan datang denda masa yang lebih besar," tegasnya.

Aksi PMKRI lantas ditemui wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha. Wakil rakyat dari PKB ini mengaku sependapat dengan tuntutan dari para mahasiswa. Masduki menegaskan, secara pribadi tidak sepakat dengan adanya hak imunitas bagi anggota legislatif.

Meski demikian, Masduki mengingatkan tidak semua pasal dalam UU MD3 itu buruk. Semestinya yang ditolak hanya keberadaan pasal 24 yang membuat anggota legislatif semakin kebal hukum. "Kalau sekarang digedok berarti keterlaluan," tegasnya.

Agar aspirasi mahasiswa Surabaya ini bisa cepat diakomodir oleh DPR RI, PMKRI dipersilahkan untuk mengirimkan tuntutan fax itu ke sekretariat DPR RI. Hal ini dinilai sangat tepat untuk menolak  keberadaan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com