Susun Raperda RDTRK, Komisi C DPRD Berharap Ada Konsistensi Perencanaan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 13 Maret 2018 22:13

Surabayakita.com - Untuk mengatur penataan kota, di Surabaya perlu diterapkan sistem zonasi wilayah. Hal ini karena sesuai Perda 12 Tahun 2014 untuk penataan wilayah, Kota Surabaya hanya mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).


Hal ini yang kemudian mendorong Pemkot - DPRD Surabaya kini membahas raperda untuk membuat acuan penataan kota secara detal. Pembahasan tersebut dilakukan melalui pansus rencana detail tata ruang kota (RDTK) oleh komisi C DPRD Surabaya.

Hadir pada pembahasan awal pansus tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Pemkot Surabaya Eri Cahyadi dan Maztri Indrawanto selaku pengamat tata kota. Hearing dipimpin ketua pansus RDTRK Akhmad Suyanto.

"Selama ini kan acuannya hanya menggunakan RTRW. Padahal mestinya harus dijabatkan secara detail melalui RDTRK. Pemanfaatan ruang sudah diatur, tinggal pengendaliannya harus dilakukan melalui zonasi. Keduanya mesti disatukan," ujar Maztri Indrawanto usai hearing.

Dengan sistem zonasi ini kata Maztri, akan mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dibangun. Nantinya meski diberi izin membangun tetapi karena persyaratan menentukan harus disertai dengan menyiapkan sarana dan prasarana minimal maka itu wajib dilakukan.

"Misal kalau ada investor yang membangun di suatu lokasi, kalau ditentukan harus membangun fly over dulu, jalan penghubung atau saluran maka itu harus dipenuhi," tambahnya.

Hal sama disampaikan Eri Cahyadi, Kepala Dinas Perkim CKTR. Sebab nantinya pembangunan wilayah itu tidak hanya kewajiban pemerintah saja tetapi juga pengembang. Tidak seperti dulu yang semuanya pemerintah yang menyiapkan.

"Kalau dulu kan untuk membangun sarana jalan dan sebagainya merupakan tanggungjawab pemerintah. Ke depannya tidak begitu karena di perizinan akan ikut sertakan persyaratan mutlak atau minimal yang harus dipenuh oleh masyarakat," ujar Eri Cahyadi.

Pola zona yang akan diterapkan itu, untuk warna kuning merupakan kawasan perumahan atau tempat tinggal, warna abu abu untuk industri atau rusun dan warna merah hanya digunakan untuk zona kawasan ruang terbuka hijau.

Vincentius Awey anggota komisi C menambahkan sistem zona itu akan dibagi menjadi dua, zona lindung untuk ruang terbuka hijau dan zona budidaya untuk kawasan perumahan, perkantoran atau perdagangan.

"Masalahnya jangan sampai warga yang ada di dalam area yang ditetapkan menjadi zona lindung merasa tersandera. Maka perencanaan juga harus jelas, disertai anggaran. Jangan sampai sampai 20 tahun tidak ada realisasi," katanya.

Sementara itu, Syaifudin Zuhri ketua komisi C mengatakan penataan kota dengan digagasnya Raperda RDTRK ini mutlak diperlukan di Surabaya. Ke depan segala yang sudah ditentukan melalui RDTRK ini tidak boleh lagi ada carut marut.

"Kawasan yang sudah ditentukan untuk zona perumahan tentunya tidak boleh digunakan untuk membangun industri. Kita ingin ada sebuah konsistensi perencanaan Pemerintah Kota, bukan hanya kewajiban warga tapi juga pemerintah," ujar politisi PDIP ini. (SK1)

 

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com