160 Warga Surabaya Dicoret PBI APBN, Komisi D Minta KLarifikasi BPJS PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Jumat, 11 Mei 2018 20:50

Surabayakita.com - Komisi D DPRD Surabaya langsung bergerak cepat dengan adanya kebijakan Kementrian Kesehatan yang menghapus 160 warga Surabaya dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) APBN tahun 2018 ini. Komisi D ingin ke 160 warga tersebut tetap mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

Kepastian penghapusan ke 160 warga Surabaya dari daftar PBI APBN ini didapat setelah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya mengirimkan surat terkait masalah itu ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 13 Maret 2018.

Surat yang ditembuskan ke komisi D DPRD Surabaya ini berisi tentang penonaktifan dan perubahan peserta PBI JK Tahun 2018. Dalam surat yang ditandatangani Kepala BPJS Cabang Utama Surabaya Mokhamad Cucu Zakaria ini menyebutkan tahun ini secara nasional ada 55.587 jiwa peserta PBI JK (PBI APBN) yang dinonaktifkan.

Dari jumlah tersebut ada 160 jiwa warga Surabaya yang ikut dicoret dari daftar PBI APBN. Kebijakan ini sendiri dilakukan Kementrian Kesehatan dan BPJS hanya meneruskan kebijakan itu ke pihak terkait di Surabaya.

Terkait masalah ini, komisi D DPRD Surabaya telah memanggil Kepala BPJS Cabang Utama Surabaya Mokhamad Cucu Zakaria, Jumat (11/5/2018) pagi untuk melakukan klarifikasi. Dalam hearing itu, Mokhamad Cucu Zakaria mengaku hanya meneruskan surat dari Kementrian Kesehatan. Alasan penonaktifan ke 160 warga dari PBI APBN sepenuhnya kewenangan Kementrian Kesehatan.

"Terus terang kami ingin tahu kenapa 160 jiwa dari Surabaya dinonaktifkan. Karena meninggal atau secara sistem yang harus dinonaktifkan.  Tapi ternyata ke 160 jiwa  itu memang dihapus dari PBI APBN dan diminta untuk beralih ke PBI APBD," ujar Khusnul Khotimah, anggota komisi D kepada Surabayakita.com.

Untuk memastikan masalah ini, komisi D rencananya dalam waktu dekat akan memanggil SKPD terkait seperti Dinas Sosial, DP5A dan Dinkes. Setelah hearing baru diketahui apakah dicoretnya 160 orang ini karena secara ekonomi sudah mampu atau beralih ke mandiri.

Selain masalah itu, Khusnul Khotimah dalam pertemuan itu juga menanyakan banyaknya keluhan warga yang tidak bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena dinonaktifkan Kemensos. Sebab banyak warga yang bingung ketika KIS nya ditolak saat akan berobat.

"BPJS menyarankan agar warga pakai SKTM saja saat KIS nya tak bisa digunakan. Penggunaan SKTM ini sudah bisa dipakai 2x24 jam sehingga ketika kantor kelurahan libur dan warga akan berobat maka SKTM nya masih bisa dipakai," kata politisi PDIP ini.

Hanya saja terkait masalah ini,  masih ada warga yang belum paham sehingga mereka bingung. Mestinya aturan ini ditembuskan BPJS ke puskesmas puskesmas sehingga sinkron.

"Kalau masyarakat tidak tahu, karena aturan belum disosialisasikan biasanya warga ya larinya ke komisi D untuk menyampaikan pengaduan," tambah Dyah Katarina anggota komisi D lainnya.

APBD Surabaya yang digunakan untuk alokasi PBI tahun ini sebesar Rp 163 miliar. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 180 miliar.(SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com