60 Pemilik IPT (Surat Ijo) di Surabaya Dapat Peringatan, Membiarkan Lahannya Kosong PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 16 Mei 2018 20:54

Surabayakita.com - Selain di Simohilir, ternyata banyak lahan ber IPT (izin pemakaian tanah) milik Pemkot Surabaya yang terancam dicabut izinnya. Alasan pencabutan lantaran lahan tersebut ditelantarkan alias dibiarkan kosong.


Sesuai dengan Perda No 3 Tahun 1996 dan Perda No 1 Tahun 1997 tentang IPT dijelaskan apabila lahan milik Pemkot Surabaya (berstatus surat ijo) dibiarkan kosong selama 3 tahun maka IPT nya dapat dicabut.

Hal ini yang mendasari Pemkot Surabaya mencabut IPT di banyak tempat selama beberapa tahun ini. Apalagi kalau lahan tersebut juga diperlukan oleh Pemkot Surabaya untuk kepentingan masyarakat, seperti saluran, taman dan lainnya.

"Kami sudah melakukan pembicaraan dengan kejaksaan dan kepolisian untuk pertimbangan pencabutan IPT ini. Jadi pencabutan IPT ini memang sudah sesuai dengan perda yang menjadi landasannya," kata Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu  ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/5/2018) sore.

Untuk pencabutannya memang tidak dilakukan serta merta. Tetap melalui prosedur dengan memberikan surat peringatan (SP) ke I, II dan III. Sesuai perda terkait IPT, tanah milik Pemkot Surabaya yang disewa dan sudah ada IPT nya tidak boleh dibiarkan kosong.

Baca lagi : Pencabutan IPT Simohilir, Yayuk : Itu Sudah Sesuai Perda IPT

Tetapi harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang ada di IPT dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Sesuai peruntukan IPT, lahan yang disewa masyarakat itu bisa digunakan untuk rumah tinggal, showroom dan rumah usaha / toko.

"Kalau sudah ada SP kemudian pemegang IPT akan membangun, boleh saja, kalau memang lahan itu belum dibutuhkan Pemkot Surabaya. Hanya saja pemegang IPT harus mengikuti prosedur yang berlaku yakni harus dilakukan pemutihan dulu. Kalau sudah begini retribusinya lumayan mahal sampai puluhan juta rupiah," ujar Ekawati Rahayu.

Menurutnya selain 22 bidang di Simohilir yang IPT nya dicabut, sebelumnya juga dilakukan pencabutan di wilayah Wiyung dengan alasan yang sama. Lahannya dikosongkan.
Di Wiyung ada 43 bidang yang IPT nya dicabut.

Di Surabaya saat ini masih ada 175 bidang tanah yang sudah ber IPT tapi lahannya dibiarkan kosong. Bidang tanah tersebut ada di Dukuh Pakis (34), Sawahan (7), Gubeng (15), Rungkut (11), Sukomanunggal (48), Krembangan (6), Pabean Cantian (3), Wonokromo (1), Tegalsari (1), Lakarsantri (24) dan Kutisari (2).

"Dari jumlah itu 60 pemilik IPT sudah mendapat SP I dan II. Lahannya dibiarkan kosong, selama kosong tak boleh dipindahtangankan atau dibalik nama ke orang lain untuk tujuan investasi," tambah Ekawati Rahayu.

Dari retribusi IPT cukup banyak menyumbang PAD Surabaya. Tahun 2017 lalu IPT menyumbang PAD Rp 268 miliar dari target Rp 108 miliar. (SK1)

 

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com