Rutin Bayar Retribusi, Warga Pemilik IPT Simohilir Minta Pemkot Batalkan Pencabutan IPT PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 28 Mei 2018 16:04

Surabayakita.com - Belasan orang perwakilan warga pemilik surat ijin pemakaian tanah (IPT) di Simohilir diundang rapat hearing  komisi A DPRD Surabaya, Senin (28/5/2018) siang. Warga tidak ingin surat IPT nya dicabut karena merasa tiap tahun membayar retribusi.

 


Mira salah satu pemilik IPT Simohilir mengaku lahan di tempat itu ia dapatkan dari seseorang seharga Rp. 150 juta tahun 2007 silam. Sejak saat itu lahan yang kini ditumbuhi rumput alang alang itu tidak terurus, meski setiap tahunnya Mira membayar retribusi sekitar Rp 400 ribuan ke Pemkot Surabaya.

"Jelas saya keberatan kalau lahan tersebut dicabut IPT nya. Saya tidak pernah melanggar dan tidak pernah telat bayar retribusi. Kenapa dicabut? Warga tak bisa membangun lahan berstatus surat ijo itu karena memang tidak ada akses jalan di depan lahan tersebut," ujar perempuan bertubuh tinggi ini.

Hal yang sama dikeluhkan Wiyono. Pria berusia 70 an tahun itu datang bersama pemilik lahan lainnya karena ingin ada kejelasan.  Utamanya jangan sampai lahan IPT yang dikantongi sejak 1980 itu diambil alih Pemkot Surabaya.

Berbeda dengan Mira, Wiyono mendapat surat IPT itu dari Pemkot Surabaya langsung alias tidak melalui tangan kedua. Saat itu Wiyono hanya perlu uang Rp 10 juta rupiah untuk mendapat surat IPT seluas sekitar 300 meter persegi tersebut.

"Sudah lama saya dapat IPT itu. Puluhan tahun dan rutin saya membayar retribusinya. Makanya kami tidak terima kalau lahan itu surat IPT nya dicabut karena saya merasa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun," ujar pria yang rambutnya sudah memutih ini.

Baca lagi : Pencabutan IPT Simohilir, Yayuk : Itu Sudah Sesuai Perda IPT

Baca lagi : 60 Pemilik IPT (Surat Ijo) di Surabaya Dapat Peringatan, Membiarkan Lahannya Kosong

Keluhan 22 pemilik surat IPT Simohilir ini nampaknya tetap mentah di tangan Pemkot Surabaya. Hal ini tersirat dari pernyataan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu.

"Kami harus bagaimana lagi. Itu sudah amanat dalam Perda No 3 Tahun 2016 tentang IPT. Kalau lahannya dibiarkan kosong selama 3 tahun maka IPT nya dapat dicabut," ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Menurutnya, warga sudah diberi waktu yang cukup selama ini. Lahan yang sudah ber IPT memang tidak boleh dibiarkan kosong. Karenanya sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sejak awal 2018 lalu sebelum IPT dicabut.

"Kalau alasan warga memang tidak ada jalan di tempat itu, maka lahan tersebut akan kami pakai sendiri untuk membuat saluran. Yang jelas tidak ada ganti rugi untuk warga karena yang kami beri ganti rugi cuma bangunan saja," ujar Rahayu.

Sementara anggota komisi A DPRD Surabaya Minun Latif mengatakan komisinya belum bisa memberikan komentar soal lahan di Simohilir ini.Sebab masalahnya komisi A harus melihat kondisi di lapangan yang akan segera dijadwalkan.

"Saat sidak itu akan kami cocokkan dengan peta Pemkot Surabaya. Baru kemudian akan kami simpulkan, apalagi di tempat itu ada rencana pembangunan saluran oleh Pemkot Surabaya," ujar politisi PKB ini kepada Surabayakita.com. (SK1)

Foto : Mira, pemilik IPT Simohilir

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com