Aturan Pengadaan Barang Berubah, Walikota Ingatkan Pejabatnya Agar Tidak Tersandung Pidana PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 02 Juli 2018 17:21

Surabayakita.com - Tata laksana pengadaan barang dan jasa di Pemkot Surabaya dipastikan berubah dari aturan sebelumnya. Hal ini setelah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) baru No. 16 tahun 2018.

Untuk memahamkan teknis pelaksanaan aturan baru tersebut,  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan semua staf dan pejabat di OPD Pemkot Surabaya. Tujuannya agar para pelaksana pengadaan barang dan jasa itu memhami aturan main yang baru.

Walikota menekankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami alur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua harus mengikuti sosialisasi ini sampai selesai. Supaya paham dan jika tidak tahu jangan malu untuk bertanya karena ke depannya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya. Jangan sampai kemudian berurusan dengan pidana,"tegas Wali Kota Risma di Graha Sawunggaling lantai 6, Senin, (2/7/2018).

Sedangkan Kabag Administrasi Pembangunan Robben Rico menambahkan, sosialisasi pengadaan barang dan jasa diadakan selama 3 hari (2-4 Juli). Di hari pertama, kata Robben, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkot Surabaya dan seluruh pejabat pembuat komitmen.

Di hari kedua dan ketiga masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kelompok Kerja Pemilihan (ULP) dan Pengurus Barang.

“Kita bagi supaya peserta dapat mengikuti arahan dengan baik karena kalau terlalu banyak takutnya tidak efektif,” kata Robben di sela-sela acara.   

Robben berharap, seusai arahan selama tiga hari, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, Hardi Afriansyah selaku Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah (LKPP) mengatakan, perbedaan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah konsep, struktur lebih ramping serta menyesuaikan dengan daspraktis perkembangan di dunia internasional.

“Konsep Perpres nomor 16 ini lebih simplifikasi norma pengadaan. Artinya, norma-norma yang diatur bersifat umum saja dan tidak mengatur norma-norma teknis atau prosedural. Jadi aturan lebih simpel,” ujarnya.

Aturan yang berlaku 1 Juli 2018 ini menghasilkan 12 aspek baru. Antara lain value money, pekerjaan integrasi, kekuatan di aspek perencanaan, agen pengadaan, konsolidasi untuk mendorong paket sejenis, memperkenalkan swakelola untuk ormas, repeat order, refresh order, pengecualian , penelitian , e-marketplace serta hasil elektronik pemerintah dan penyelesaian sengketa kontrak.

Selain penambahan 12 aspek baru, Hardhi menyebutkan ada beberapa perubahan istilah dalam Perpres no 54 tahun 2010 ke Perpres no 16 tahun 2018 seperti, K/L/D/I menjadi K/L/PD, lalu dokumen pengadaan menjadi dokumen pemilihan, lalu  istilah pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan berubah menjadi pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

Selain itu, perubahan ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP berubah menjadi Pokja Pemilihan serta Sistem Gugur menjadi Harga Terendah. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com