Jatah Bantuan Hukum Warga Miskin Rp 7 Juta Perorang, Delapan LBH Akan Digandeng PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 03 Juli 2018 16:38

Surabayakita.com - Warga tak mampu di Surabaya yang berperkara hukum mulai tahun ini akan mendapat pendampingan hukum (pengacara) secara cuma cuma dari Pemkot Surabaya. Biaya pendampingan hukum ini dianggarkan Rp 7 juta perorang.

Rencana ini tengah digodok serius di Pansus Bantuan Hukum Komisi A DPRD Surabaya. Raperda inisiatif ini tengah disusun materinya dengan melakukan hearing dengan berbagai pihak terkait.

Menurut Tri Didik Adiono selaku Ketua Pansus Raperda Pendampingan Hukum, pansus yang diketuainya ini tengah menyusun draft raperda. Selain dengan bagian hukum dan OPD terkait Pemkot Surabaya, pansus juga akan menghadirkan beberapa pihak yang berkaitan erat dengan penyusunan materi raperda ini.

"Dalam waktu dekat ini kami akan mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Surabaya. Sebab nantinya warga yang berperkara ini hanya boleh didampingi oleh pengacara dari LBH yang sudah terakreditasi," ujar Tri Didik Adiono, usai memimpin rapat pansus di DPRD Surabaya.

Politisi asal PDIP ini mengatakan ada sebanyak delapan LBH yang sudah terakreditasi. Mereka ini yang akan diundang untuk ikut hearing di pansus raperda bantuan hukum ini.Tentang siapa saja LBH yang akan diundang, saat ini pansus tengah mendata nama nama mereka.

"Memang tak semua LBH bisa dimintai bantuan dengan anggaran dari APBD Kota Surabaya ini. Hanya LBH yang terakreditasi saja. Makanya kami akan mengumpulkan mereka dalam waktu dekat," ujarnya.

Kepada para LBH ini, pansus juga akan memberitahukan soal ketentuan tarif yang diberlakukan Pemkot Surabaya. Sebab untuk membayar jasa bantuan hukum ini APBD hanya bisa memberikan dana operasional Rp7 juta perorang.

Soal tarif ini perlu disampaikan pansus kepada LBH yang akan digandeng Pemkot Surabaya tersebut jauh hari sebelum raperda disahkan. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman. "Jangan sampai warga dicharge tarif di atas 7 juta. Karena memang dananya yang ada di APBD cuma segitu," tambah Tri Didik Adiono.

Selain itu Tri Didik Adiono juga menyatakan bahwa raperda ini akan mengatur persoalan yang boleh mendapat bantuan hukum dari Pemkot Surabaya. Sebab tidak semua sengketa hukum bisa mendapat service bantuan hukum gratis.

Menurutnya, persoalan hukum yang tak dapat bantuan hukum gratis ini adalah perkara hukum warga yang berperkara dengan Pemkot dan BUMD milik Pemkot Surabaya. Selain dua masalah itu, warga boleh mendapat bantuan hukum gratis.

"Raperda ini nantinya juga akan disosialisasikan kepada para lurah dan camat. Sebab hanya warga tak mampu yang dapat bantuan hukum gratis ini. Untuk mendapat bantuan hukum ini warga harus melampirkan KTP,KK dan SKTM," ujar Tri Didik Adiono. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com