Komisi C Ajukan Yudicial Review Larangan RT RW Dijabat Pengurus Parpol PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 12 Februari 2014 00:00

Komisi C DPRD Surabaya akan melakukan yudicial review terkait larangan Mendagri jabatan ketua RT atau RW berasal dari kader parpol.

Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar menyatakan, alasan dilarangnya jabatan RT RW dipegang kader partai bersumber dari permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

Dimana dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan secara jelas, untuk pengurus lembaga kemasyarakatan seperti ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang termasuk RT/RW, tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakan lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik.

“Surabaya akan mengadakan yudicial review soal ini. Dengan peraturan itu, seakan-akan partai politik ini dianggap seperti anak haram di negeri ini,” kata Sachiroel Alim Anwar, Selasa (11/2).

Menurut Alim, jabatan setingkat RT RW atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) semestinya tidak masalah dijabat dari unsur partai. Asalkan yang bersangkutan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat.

“Sekarang kita kampanye tidak boleh di jalan raya, terus ada lagi larangan jabatan RT RW dijabat non politisi. Terus mau di bawah kemana arak demokrasi kita,” sesalnya.

Anggota Komisi C Dedy Prasetyo, kurang sepakat dengan Permendagri itu. Menurutnya, jika wali kota Surabaya Tri Rismaharini saja diusung partai politik tertentu, maka tidak ada alasan bagi ketua RT RW dilarang berasal dari unsur politisi.

“Kita tidak nyalahkan pemkot, tapi isi permendagri ini. Wong Menteri Dalam Negeri saja juga berasal dari parpol kok,” tandas Dedy

Dedy menyebutkan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini jumlah Ketua RT di Surabaya ada sekitar sembilan ribu. Sementara untuk pengurusnya mencapai 100 ribu lebih. Itu artinya, jika Permendagri ini benar-benar diterapkan otomatis akan memasung kebebasan warga  negara dalam berpolitik.

“Ini sangat bertentangan dengan nafas demokrasi kita,” tegasnya.

Lebih jauh legislator asal partai demokra (PD) ini juga mengaku kesulitan ketika hendak terjun ke masayarakat. Ia mensyalir, rumitnya anggota dewan mendatangi warga salah satnya juga disebabkan adanya peraturan menteri dalam negeri ini.

“kita tidak melarang peraturan kemendagri itu. Kita hanya menginginkan supaya aturan yang ada senyawa dengan nafas demokrasi di negeri ini,” tukas Dedy.

Terpisah, Kebag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Halim Musthofa Kamal menyatakan, masuknya pasal pencantuman pelarangan RT RW dan LKMK berasal dari parpol merupakan tindak lanjut dari Permendagri No 5 tahun 2007.

“Dalam Permen ini sudah jelas pengurus RT/RW berasal dari parpol. Tapi nanti bagaimananya masih akan kita bahas lag dengan dewan secara intensif,” pungkas Halim.(red)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com