Masih Perlukah Keberadaan UU Kamnas di Era Sekarang PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Minggu, 27 September 2015 19:50

Masih Perlukah Keberadaan UU Kamnas di Era Sekarang

Penulis : AKBP Deny Abrahams
Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55/2015.


70 tahun Indonesia Merdeka. Selama itu pula seringkali terjadi gangguan keamanan nasional yang sifatnya global maupun lokal. Terkait keamanan nasional, UU yang berlaku hingga saat ini adalah UU Keadaan Darurat tahun 1946 dan dirubah tahun 1959 dan PP nomor 16/1960. Disebabkan semangat yang dikandung dalam UU Kedaruratan tidak lagi sesuai dengan iklim demokrasi saat ini. Alhasil pemerintah kemudian menawarkan RUU Kamnas (Keamanan Nasional).

Jika kita amati mayoritas banyak yang  menolak diberlakukannya RUU Keamanan Nasional menjadi UU. Diantara yang menolak adalah LSM, Mahasiswa, Universitas, Parpol, Praktisi serta Akademisi. Berbagai alasan dikemukakan oleh para penolak RUU Kamnas ini.

Adapun argumen yang dikemukakan untuk menolak diantaranya yakni adanya kemungkinan dewan keamanan punya hak dan kuasa khusus menyadap, menangkap, memeriksa dan memaksa orang yang dianggap mengganggu Keamanan Nasional. Alasan penolakan klausul ini karena kata mengganggu keamanan akan dinilai secara subyektif oleh kepentingan kekuasaan.

Argumen penolakan selanjutnya terkait status darurat sipil dan darurat militer dianggap tidak relevan lagi bila acuannya adalah keadaan bahaya. Dikhawatirkan bila terjadi keadaan bahaya dan diterapkan UU Kamnas, penanganannya menggunakan cara militer dan pengekangan.

Selain itu, sehubungan dengan kewenangan penyadapan. Tanpa ijin pengadilan berhak melakukan penyadapan kepada siapa saja yang berpotensi mengganggu keamanan Nasional. Klausul ini dikatakan sangat bertentangan dengan keadilan (pro yustitia) dan bertentangan dengan Hak asasi manusia.

Alasan penolakan yang mengemuka lainnya yaitu RUU Kamnas memberikan peran luas kepada badan intelejen negara(BIN) sebagai penyelenggara Kamnas. Dianggap sebagai kembalinya orde baru, dimana masyarakat diawasi dan dipantau ketat apakah aktivitas masyarakat membahayakan Kamnas.

Kemudian ada pasal tentang pemberian kewenangan khusus penangkapan dan penyadapan kepada Tentara Nasional Indonesia(TNI) Dan Badan Intelejen Negara(BIN). Ini dianggap representatif dari keinginan militer untuk berkuasa dan keinginan menggunakan militer demi kepentingan kekuasaan dan politik.

Alasan-alasan itulah yang menjadi dasar penolakan berbagai kalangan. Namun apakah memang seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan, semangat yang diusung oleh RUU Keamanan Nasional yang kini oleh Kementerian Pertahanan telah diajukan dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015  DPR RI.   Sedangkan Komisi 1 yang membidangi hukum pun mulai mencari masukkan, mengundang para pakar untuk berkonsultasi.

RUU Keamanan Nasional sudah muncul beberapa tahun lalu. Pada 2010, pembuatan draft RUU Keamanan Nasional sudah disepakati dan diparaf oleh wakil lintas instansi, terutama TNI dan Polri. Pada 23 Mei 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengajukan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI. Tapi, RUU ini selalu menuai polemik.

Saat ini yang juga ditunggu banyak pihak adalah  sikap resmi PDIP yang kini tidak lagi menjadi partai oposisi. Saat RUU Keamanan Nasional diajukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, fraksi PDIP di DPR menolak RUU ini. Tapi, di era Pemerintah yang diusung PDIP justru mengajukan RUU ini lagi ke DPR sehingga RUU Kamnas ini bisa menjadi salah satu program legislasi nasional.Beberapa waktu lalu, aparat TNI juga menggerebek adanya pupuk oplosan di beberapa daerah, seperti di Demak dan Jawa Timur. Untuk itu perlu kiranya  pembahasan RUU ini dilakukan secara partisipatif agar sesuai dengan keinginan publik.

Bagaimanapun juga masalah keamanan adalah sangat krusial karena keamanan juga menunjang stabilitas nasional yang harus terus dijaga. Stabilitas nasional sangat diharapkan terjaga karena dibutuhkan oleh perekonomian negara yang kini sedang berkembang pesat. Pelaku usaha akan sangat bersyukur apabila negara mampu menghadirkan stabilitas nasional tanpa unsur pengekangan maupun pemaksaan. Jika perekonomian negara dapat berkembang pesat maka kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud.

UU Kamnas diharapkan dapat menjadi kunci dari persoalan Keamanan Nasional negara kita. UU Kamnas tidak boleh menghalangi kebebasan individu dalam berkarya dan melakukan aktifitas politiknya. UU Kamnas juga harus menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap individu di Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Diperlukan partisipasi semua pihak untuk selalu mengawasi dan mengkritisi pembahasan RUU Kamnas. Agar dapat tercipta undang-undang yang memang sesuai dengan kebutuhan negara kita dan juga yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. (*)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com