Komisi A Evaluasi Kinerja KPU dan Panwas PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 03 Desember 2015 14:05

Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Surabaya sebelum pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015. Komisi A ingin memastikan pelaksanaan Pilkada di Surabaya berjalan lancar dan tertib.

Akan dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di dua lembaga tersebut. Selain persiapan teknis yang akan ditanyakan langsung juga masalah penggunaan keuangan untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada Surabaya.

Menurut Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, pemungutan suara ini melibatkan jutaan pemilih di Surabaya. Karenanya perlu dievaluasi menyangkut persiapan teknis yang sudah dan akan dilakukan baik KPU maupun Panwaslu.

Bahkan tak hanya soal persiapan teknis yang akan ditanyakan langsung kepada kedua lembaga ini tetapi juga penggunaan anggaran dari APBD Surabaya yang disiapkan sebesar Rp71 miliar. Perlu diketahui oleh DPRD Surabaya sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran yang notabene menggunakan uang rakyat Surabaya ini.

"Kami akan  melakukan evaluasi terkait tahapan penyelengaraan pilkada itu sendiri. Selain itu kami ingin tahu bagaimana penggunaan anggaran yang mencapai Rp71 miliar. Selama ini memang ada keluhan berkaitan dengan kinerja panwas dan KPU," kata Herlina.

Herlina menyoroti masih banyak kekurangan yang harus dibenahi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak ini. Namun hal ini memang memungkinkan terjadi karena kegiatan ini baru pertamakalinya dilakukan di Indonesia. Dewan berharap dengan evaluasi ini akan bisa dijadikan bahan untuk penyempurnaan kelak di saat pelaksanaan pilkada berikutnya.

"Kami berharap kalau sekarang masih ditemukan kekurangan maka di kemudian hari hal itu menjadi catatan untuk disempurnakan oleh KPU maupun panwas. Kalau ada kekurangan memang karena kegiatan ini baru pertama kali dilakukan," ujarnya.

Beberaapa keluhan masyarakat yang muncul berkaitan dengan kinerja KPU, menurut Herlina, diantaranya menyangkut sosialisasi, Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Bahan Kampanye (ABK). Menurutnya, pilkada tahun ini kurang gereget, berbeda dengan pemilu 2014. Dampaknya, pihaknya khawatir angka golput akan tinggi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi.

"Ini tantangan bagi KPU bagaimana membuat sosialisasi yang menarik perhatian masyarakat. Sehingga pada saat pencoblosan banyak yang datang ke TPS menggunakan hak suaranya," ujar Herlina.

Di sisi lain, Herlina mengakui pada penyelenggaraan pilkada kali ini tugas KPU cukup berat. Karena selain mencetak kertas suara, mereka juga mendistribusikan ABK. Apabila dalam distribusi kurang optimal, pengaruhnya pada keikutsertaan warga pada proses pemilihan.

Sementara mengenai kinerja panwas, Politisi Partai Demokrat ini menilai masih pasif. Panwas menurutnya melakukan  penertiban jika ada laporan dari warga maupun tim kampanye pasangan calon saja atau kurang inisiatif."Bukan bergerak dengan sendirinya, tapi nunggu adanya keluhan. Padahal di mana saja terdapat pelanggaran sebenarnya mereka tahu," ujarnya.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com