PIOS Sepi, Pedagang Minta Pemkot Sby Tertibkan Pasar Grosir Ilegal PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 17 April 2017 20:12

Surabayakita.com - Pemkot Surabaya diminta bersikap tegas dengan menutup beberapa pasar grosir ilegal karena keberadaannya membuat Pasar Induk Osowilangun (PIOS) menjadi sepi. Hal ini disampaikan para pedagang PIOS yang mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya, Senin (17/4/2017).


Pedagang meminta tindakan tegas dari Pemkot Surabaya karena bila kondisinya dibiarkan terus seperti saat ini mereka akan merugi. Sebab keberadaan pasar grosir yang tak memiliki ijin resmi telah berakibat pada sepinya pembeli yang mampir ke PIOS.

Kadek Buana, salah satu pedagang PIOS ketika mengadu ke komisi B mengatakan pasar grosir ilegal itu telah berpraktek merugikan PIOS. “Kami datang meminta keadilan agar pasar grosir ilegal segera ditutup. Kalau dibiarkan terus ini mengancam pedagang PIOS,” katanya.

Apa yang salah dengan pasar grosir ilegal? Menurut Kadek, pasar grosir illegal itu adalah pasar-pasar yang tidak mengantongi izin menjual grosir dan hanya mendapatkan izin menjual eceran. Jadi tidak boleh mereka menjual dagangan selain eceran.

Namun, kenyataannya di lapangan mereka juga menjual grosir, sehingga pasar tersebut sudah melanggar Peraturan daerah karena tidak sesuai dengan perizinannya.Kalau mereka diperbolehkan menjual grosir sementara ijinnya hanya boleh menjual eceran, berarti ada pelanggaran.

“Saya minta peraturan daerahnya segera ditegakkan. Kalau izinnya eceran ya harus jual eceran, kalau izinnya grosir maka harus jual grosir,” kata Kadek Buana.

Penuturan Kadek BUana, Pasar grosir illegal ini ditemukan di beberapa tempat, diantaranya Pasar Tanjungsari dan Dupak serta beberapa pasar grosir lainnya yang tidak mengantongi izin grosir.

“Awalnya kami sangat laris dan ramai, tapi setelah semakin banyak pasar grosir illegal, kami mengalami penurunan hingga 80 persen. Sekarang kondisi kami jadi sepi,” kata dia.

Salah satu pengelola PIOS, Trisila, mengaku mendukung langkah para pedagang yang mengadukan ke dewan, karena mereka sebagai pathner pedagang tentunya mengetahui keresahan pedagang. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa pasar yang izinnya eceran, tapi malah menjual grosir, sehingga hal ini melanggar perda Kota Surabaya.

“Kami bawa file foto dan video yang membuktikan bahwa ada beberapa pasar sudah melakukan grosir,” kata Trisila sambil menunjukkan foto foto yang dibawanya.

Trisila pun meminta staf Komisi B DPRD Kota Surabaya untuk memutar dan menayangkan foto serta video hasil rekamannya, sehingga di video tersebut tampak jelas para pedagang yang melakukan jual beli grosir, bukan eceran. Beberapa komunikasi antara pedagang dengan pembeli di video tersebut juga semakin meyakinkan bahwa pedagang jual grosir.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur meminta kepada perwakilan Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya untuk segera bertindak tegas menindaklanjuti keluhan para pedagang PIOS itu. Sebab, kondisi ini sudah lama terjadi dan masih terkesan dibiarkan oleh Pemkot Surabaya.

“Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata karena sudah disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya,” kata Mazlan saat memimpin dengar pendapat itu.

Bahkan, ia meminta kepada Pemkot Surabaya untuk segera mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang grosir illegal yang tidak mematuhi perda. Apabila memang melanggar, maka pasar tersebut bisa sampai pada pencabutan izin dan pembekuan atau bahkan penutupan pasar.

“Jadi, Pemkot harus  segera bertindak cepat mengatasi ini, karena ini sudah lama,” pungkasnya.

Komisi B dalam waktu dekat juga akan memanggil SKPD terkait masalah ini agar persoalan yang dialami pedagang segera bisa diselesaikan. Beberapa SKPD yang akan diundang hearing diantaranya Bagian Perekonomian, Satpol PP, Bagian Hukum dan DCKTR. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com