Soal Pasar Grosir 'Tandingan' DPRD Panggil Disperindag PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 01 Mei 2017 23:10

Surabayakita.com - Kalangan DPRD Surabaya ikut angkat bicara soal lambannya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani Pasar Induk Grosir ilegal. Pemkot Surabaya diminta segera melakukan tindakan untuk melindungi nasib para pedagang di Pasar Induk Grosir.

Hal ini disampaikan Herlina Harsono, Ketua Komisi A DPRD Surabaya. "Keadilan harus ditegakkan, jika memang ada pasar yang izinnya lingkungan atau kawasan ya semestinya tidak diperbolehkan jualan grosir," katanya.

Untuk masalah ini Komisi A yang membidangi persoalan hukum dan pemerintahan segera mengundang hearing Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun Satpol PP untuk meminta penjelasan tentang dugaan adaya pasar lingkungan di kawasan Tanjungsari dan Dupak yang menjual secara grosir.

"Kalau dugaan itu benar, tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Disperindag dan Satpol harus tegas menegakan aturan demi rasa keadilan. Kita ingin dengar langsung masalah perizinannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Ia mengingatkan agar semua pihak yang terkait untuk tidak memainkan aturan yang telah ada. Sebab menurut dia, sudah ada rujukanya yaitu Perda No 1 Tahun 2015 tentang pasar rakyat.

Di sisi lain, Herlina mengaku mendapat informasi bahwa Disperindag telah mengumpulkan para pengelola pasar di Surabaya. Namun hasilnya bagaimana, Herlina mengaku belum mengetahuinya secara detail.

"Saya kira ada baiknya kalau hasil pertemuan itu disampaikan kepada publik. Agar masyarakat ikut mengetahui persoalan yang ada," ujarnya.

Menurut Herlina, soal Pasar Induk Grosir ini memang harus segera disikapi. Sebab buat apa ada perizinan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya terkait hal ini namun tidak ada tindakan bila ada persoalan di lapangan.

Persoalan pasar grosir ilegal yang beroperasi di Surabaya itu muncul ke permukaan setelah pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya.

Mereka datang sembari membawa bukti foto dan video rekaman praktik perdagangan grosir yang terjadi di pasar di kawasan Tanjungsari dan Dupak. Pedagang yang menempati PIOS sebagai pasar induk resmi merasa dirugikan karena dagangannya menjadi sepi. Mereka menuntut Pemkot Surabaya menutup pasar yang melanggar izin itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi B Mazlan Mansur sudah meminta Pemkot Surabaya untuk segera bertindak tegas menindaklanjuti keluhan para pedagang PIOS itu. Sebab, kondisi ini sudah lama terjadi dan masih terkesan dibiarkan oleh Pemkot Surabaya.

"Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata karena sudah disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya," kata Mazlan saat memimpin dengar pendapat itu saat itu.(SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com