Komisi C Khawatirkan Penertiban Rumah Warga Untuk Pembangunan Depo Trem PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 18 Oktober 2017 11:53

Surabayakita.com – Pembangunan Depo atau terminal yang akan dipakai untuk trem di Terminal Joyoboyo terkendala oleh banyaknya bangunan rumah semi permanen yang dibangun oleh warga. Komisi C DPRD Surabaya menilai Pemkot Surabaya akan kesulitan untuk melakukan penertiban.

Hal ini disampaikan Camelia Habibah, anggota Komisi C DPRD Surabaya belum lama ini. Status lahan di terminal Joyoboyo tersebut merupakan aset milik PT KAI. Dulunya memang merupakan tempat pemberhentian trem saat kolonial Belanda.

Politisi dari PKB ini menilai Pemkot Surabaya bakal kesulitan untuk melakukan penertiban bangunan semi permanen warga tersebut. Sebab lahan yang ditempati bukan milik Pemkot Surabaya tetapi PT KAI.

Berdasar pada kesepakatan awal pembangunan trem ini, Pemkot berkewajiban menyediakan lahan, sedangkan anggaran dibiayai APBN. Untuk operasionalnya akan diserahkan PT KAI.

"Kalau berdasar kesepakatan itu jelas Pemkot Surabaya akan kesulitan. Mau menertibkan bangunan tapi lahannya bukan milik Pemkot Surabaya akan bisa mendatangkan masalah lain. Pemkot bisa digugat warga," ujar Habibah.

Karenanya Habibah mengatakan jika penertiban tak bisa dilakukan oleh pemerintah kota, karena bukan asetnya. Yang berwenang dan bisa menertibakan adalah PT KAI sendiri meskipun dalam kesepakatan awal disebut penyediaan lahan oleh Pemkot Surabaya.

Pengamatan di lapangan, di areal sebelah utara terminal Joyoboyo yang berbatasan dengan KBS ini kondisinya semrawut. Pada tahun 1990 an, kawasan ini bersih dan lapang bahkan kalau sore hari dipakai tempat bermain bola oleh anak anak yang tinggal di kampung sekitar kawasan itu.

Kini di tempat tersebut sudah padat dengan bangunan rumah rumah semi permanen milik warga. Ada bangunan yang sudah terbuat dari tembok ada yang masih dari kayu triplek.Jumlahnya cukup banyak 426 unit.

"Untuk penggusuran sendiri tidak bisa dilakukan serta merta apalagi kalau yang tinggal di kawasan itu adalah ber KTP Surabaya. Pemkot harus menyiapkan lahan atau rumah pengganti seperti rusunawa," kata Habibah.

Karenanya dalam waktu dekat ini, Komisi C DPRD Surabaya akan memanggil beberapa pihak membahas masalah tersebut. Di antaranya PT KAI, Bappeko, Asisten Sekota dan lainnya.

Hearing akan membahas bagaimana Pemkot dan PT KAI menyikapi masalah itu. Terutama soal pembebasan lahan itu, solusi yang diambil seperti apa. Hal ini agar tidak ada masalah di kemudian hari yang saling merugikan.

Habibah menambahkan, selain masalah depo, pihaknya juga meminta pemerintah kota melakukan kajian sosial berkaitan dengan karakter masyarakat. Ia khawatir peralihan warga dari yang sebelumnya menggunakan angkutan pribadi ke angkutan massal mengalami kesulitan. Menurutnya, warga harus nyaman dulu menggunakan angkutan umum.

"Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah belum ada lahan pemkot , maupun anggaran untuk pembebasan untuk central park, karena di beberapa jalur yang dilalui harus ada penitipan mobil.Jika tak ditunjang itu, tentu akan sepi peminatnya. Akhirnya kan mubazir pembangunannya,” tegasnya. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com