Tim Banggar - Tim Bamus DPRD Sby Konsultasikan Penganggaran SMA/SMK Ke Kemendagri PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Selasa, 07 November 2017 23:45

Surabayakita.com - Rencana penganggaran dana hibah untuk SMA/SMK tahun 2018, terus dimatangkan DPRD Surabaya. Untuk mencari celah pemberian dana hibah tersebut agar tak menyalahi hukum, Tim Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Beberapa pejabat Pemkot Surabaya turut mengikuti konsultasi ini, Seperti Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin, Kabag Bina Program Dedy Irianto, Kabag Hukum Ira Tursilowati dan staf dari Bappeko. Dalam rombongan konsultasi ini juga ada Prof Eko Sagitario serta perwakilan dari Polrestabes dan Kejari Surabaya.

Agustin Poliana, Ketua Komisi D mengatakan bantuan dana hibah untuk siswa SMA/SMK di Surabaya sudah mendesak dilakukan segera. Hal ini melihat banyaknya pengaduan di masyarakat yang keberatan dengan biaya SPP yang diberlakukan di SMA/SMK sejak tak ditangani Pemkot Surabaya lagi. Dikhawatirkan jika keluhan ini tak cepat direspon maka akan berdampak meningkatnya angka putus sekolah siswa/siswi SMA dan SMK di Surabaya.

Di Kemendagri, Tim Banggar dan Tim Bamus DPRD Surabaya ditemui Horis Moris Panjaitan selaku Direktur Keuangan Daerah."Kami konsultasikan payung hukum yang bisa digunakan untuk kucuran dana hibah SMA/SMK. Pak Moris mengatakan akan membalas surat DPRD yang dikirimkan ke Kemendagri terkait rencana penganggaran siswa SMA/SMK. Kami garis bawahi bahwa Kemendagri menyatakan secara aturan boleh menganggarkan sedangkan untuk pelaksanaan pemberian dana hibah disilahkan koordinasi dengan Pemprov Jatim," kata Agustin Poliana kepada Surabayakita.com.

Koodinasi dengan Pemprov Jatim diperlukan agar sinkron. Karena jika tanpa koordinasi dikhawatirkan baik Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim sama sama menganggarkan dan terjadi double anggaran. Kemendagri menurut politisi PDIP ini juga menganggap bansos dan hibah bukanlah urusan wajib sehingga boleh dianggarkan jika urusan wajib sudah dipenuhi.

"Faktanya pada APBD 2017 dan tahun tahun sebelumnya, Surabaya selama ini telah menganggarkan hibah dan bansos. Dana itu perlu dianggarkan dalam KUAPPAS 2018 karena sekarang banyak anak putus sekolah dan tidak mampu bayar SPP," lanjut Agustin Poliana.

Dana yang dianggarkan itu besarannya mencapai Rp 28 miliar. Dana itu akan diberikan by name by adress. Rinciannya per siswa diberikan Rp 200 ribu dengan asumsi untuk SMA sebesar Rp.150 ribu dan SMK besarannya Rp. 175 ribu - Rp. 215 ribu.

Dengan bantuan ini diharapkan, untuk SMA/SMK khususnya yang statusnya negeri tidak ada lagi pungutan apapun termasuk SPP. "Kalau dana ini diberikan insha alloh SMA/SMK gratis untuk menghindari putus sekolah. Komisi D juga berharap sekolah tidak lagi melakukan pungutan uang dengan dalih apapun," ujar Agustin. (SK1)

 
Copyright © 2017. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com