Serapan APBD Surabaya Masih 80 Persen, DPRD Minta 95 Persen PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 27 Desember 2017 16:10

Surabayakita.com – Tahun 2017 serapan anggaran APBD Kota Surabaya sebesar 80 persen. DPRD Surabaya menilai serapan tersebut perlu ditingkatkan lagi hingga 95 persen.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, serapan APBD Kota Surabaya tersebut terhitung mulai Rabu (27/12/2017). Jadi masih bisa bertambah hingga akhir 2017.

Alasannya karema hingga saat ini masih ada beberapa kontrak dengan pihak ketiga yang belum tuntas. Sementara, proses rekapitulasi berlangsung hingga 31 Desember.
“Masih akan bertambah prosentasenya sebab beberapa kontrak selesai sampai 30 Desember,” ujarnya.

Hendro menyebutkan sejumlah proyek yang belum selesai tersebut berkaitan dengan pembangunan fisik yang ada di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Proyek tersebut  pengerjaannya tri wulan ketiga sehingga selesainya akhir tahun.

Namun demikian, mantan Kepala Bappeko ini memperkirakan tak ada proyek yang tak tuntas tahun ini. Ia memastikan, seluruh pengerjaan proyek selesai hingga akhir tahun, kecuali pembebasan lahan.

Menanggapi serapan APBD 2017 yang hanya berkisar 80 persen, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha menyatakan, bahwa dalam rapat Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, pihaknya telah mendorong pemerintah kota minimal serapan anggaran berkisar 90 – 95 persen.

“Makanya, saya tak tahu alasannya apa hingga sampai 80 persen. Mestinya ya harus 95 persen,” katanya.

Politisi PKB ini menilai, jika serapan sekitar 80 persen, apakah ada upaya penghematan atau faktor lainnya. Pasalnya, jumlah dana yang tak terserap cukup besar yakni 20 persen dari nilai APBD 2017 yang mencapai Rp. 8,9 T.“Padahal, kemarin disampaikan silva tak sampai Rp. 1 T,” kata Masduki.

Ia menilai jika anggaran yang tak terserap mencapai Rp. 1,8 T. Maka pemerintah kota harus menjelaskannya kenapa kondisi tersebut terjadi. Apabila untuk penghematan, ia tak mempermasalahkannya.

Namun, sebaliknya, jika kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena Organisasi perangkat Daerah (OPD) tak becus menjabarkannya dalam kegiatan yang dananya sudah dianggarkan DPRD.

“Kalau, tak mampu jabarkan, berarti anggarannya OPD harus dikurangi. Karena, tak mampu,” tegasnya.

Masduki Thoha mendorong ada evaluasi program yang dijalankan OPD. Ia menegaskan, tak rasional apabila serapannya rendah, namun pada tahun mendatang OPD terkait meminta anggaran lebih dari sebelumnya. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com