Puan Maharani Minta Korban Pelecehan RS Nasional Hospital Dapat Perlindungan PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 25 Januari 2018 20:39

Surabayakita.com,Jakarta – Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya menghebohkan semua pihak setelah videonya viral. Atas hal ini, Menteri Koordinator Bidang Manusia Dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, memerintahkan stafnya untuk menyelidiki kebenarannya.

Sesuai rilis yang diterima Surabayakita.com, mulai Kamis (25/1/2018) Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan dan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk segera menyelidiki di lapangan.

"Bu Menko sangat prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi bila benar terjadi pada seorang pasien yang sudah dalam keadaan sakit justru dilecehkan," ucap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Sudjatmiko, MA.

Sementara di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo mengatakan video tersebut telah viral di media sosial dan menimbulkan banyak kecaman.

"Sesuai arahan tegas Bu Menko, kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat informasi bahwa dugaan pelanggaran adalah ranah etika profesi, yang masuk dalam wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)," kata Sigit.

Lebih lanjut, dr. Sigit menyampaikan, hari ini PPNI sudah bergerak untuk melakukan investigasi terhadap pemberitaan yang beredar tentang dugaan pelecehan terhadap pasien oleh oknum perawat.

Upaya investigasi yang dilakukan hari ini, dilakukan di RS Nasional Hospital Surabaya, dan melibatkan PPNI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Surabaya, dan pihak RS Nasional Hospital Surabaya.

"Jika terbukti terjadi pelanggaran etik. Maka PPNI dapat mencabut keanggotaan oknum terkait, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut Surat Ijin Praktik (SIP) perawatnya. Untuk pelanggaran SOP hubungan pasien dan perawat, konsekuensi ada di bawah kewenangan instruksi tempat kerja, dalam hal ini Rumah Sakit terkait," tambah Sigit.

Sigit juga menyampaikan bahwa Menko Puan meminta pihak kepolisian agar dapat dilibatkan saat dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. "Bu Menko berpesan tegas bahwa jika pasien sampai mengalami trauma, maka pasien harus benar-benar diberikan perlindungan, baik rehabilitasi maupun pendampingan hukum." Terang Sigit.(SK2)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com