Disidak Komisi A DPRD Jatim, Pemkot Surabaya Tak Temukan Pelanggaran Hotel Amaris PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Senin, 29 Januari 2018 22:51

Surabayakita.com - Komisi A DPRD Jatim mendatangi proyek Hotel Amaris di Jl. Taman Apsari Surabaya, Senin (29/1/2018) siang. Kedatangan komisi A ini untuk memastikan pembangunan proyek hotel tersebut tidak membahayakan keamanan bagi para tamu penting yang berkunjung ke Gedung Grahadi.


Selain Komisi A DPRD Jatim yang dipimpin Freddy Poernomo selaku ketua, juga nampak para pejabat dari Pemkot Surabaya ikut hadir di Hotel Amaris. Ada Sekota Hendro Gunawan, Asisten Sekota M Taswin, Kepala Dinas Perkim CTKR Eri Cahyadi dan Kasatpol PP Irvan Widyatno.

Hotel yang dibangun dengan dua lantai basement dan 14 lantai di atas basement ini telah mengantongi semua persayaratan perijinan yang ditentukan oleh Pemkot Surabaya. Termasuk SKRK dan IMB semuanya telah lengkap sebelum proyek fisik dilakukan.

Hal ini disampaikan Syukur Ato, selaku perwakilan dari Hotel Amaris dalam dialog dengan komisi A dan pejabat Pemkot Surabaya. "Kami telah melengkapi perizinan mulai SKRK, amdal drainase, amdal lalin dan amdal lingkungan. Akhirnya kami memperoleh IMB, prosesnya selama dua tahun," ujarnya.

Untuk faktor keamanan yang dikhawatirkan terhadap  tamu tamu penting Grahadi, Syukur mengaku  siap bekerjasama dengan pihak keamanan. Di antaranya dengan melakukan sterilisasi hotel pada waktu yang diinginkan dan ditentukan bersama.

"Kami siap untuk melakukan sterilisasi kamar atau area terutama bagian gedung yang menghadap ke Grahadi. Kami juga akan memasang baja di bagian bagian gedung yang menghadap Grahadi untuk memastikan faktor keamanannya," tambah Syukur Ato.

Proyek Hotel Amaris sendiri telah mengantongi IMB sejak 2014 silam. IMB diterbitkan Pemkot Surabaya sebelum ada Perwali baru yang mengatur soal bangunan gedung bertingkat di area dekat obyek obyek vital. Perwali itu sendiri keluar setahun setelah IMB Amaris Hotel keluar, yakni tahun 2015.

Usai dialog, para staf bagian pengukuran Dinas Perkim CTKR Kota Surabaya  nampak membawa peralatan pengukuran di lokasi disaksikan oleh anggota Komisi A DPRD Jatim dan para pejabat lainnya. Setelah sekitar 30 menit melakukan pengukuran, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap perencanaan pembangunan gedung yang diizinkan Pemkot Surabaya.

"Dari pengukuran ini kami tidak menemukan adanya ukuran atau luasan gedung yang dilanggar. Semua sesuai dengan izin yang telah kami terbitkan. Seandainya ada ukuran yang tidak sama di lapangan dengan izin yang kami berikan berarti ada kesalahan di pelaksanaan pembangunan," kata Eri Cahyadi usai mendampingi stafnya melakukan pengukuran di sisi utara bagian proyek.

Senada, Sekota Hendro Gunawan menegaskan pengecekan lapangan secara bersama sama ini guna membuktikan kondisi yang sebenarnya. Karenanya selain para pejabat terkait Pemkot Surabaya, ikut hadir dalam pengukuran ini juga para akademi/pakar dari ITS dan juga Unair. "Kami libatkan para pakar dalam bidangnya masing masing agar pengecekan di lapangan ini benar benar akurat," ujarnya.

Pakar Tata Kota ITS, Dr. Ing, Ir. Haryo Sulityarso memastikan Hotel Amaris telah mengacu pada aturan berlaku. Dulu saat pembahasan soal perizinan Hotel,  dirinya diundang sebagai perwakilan akademisi.

Haryo menyesalkan adanya polemik pembangunan Hotel Amaris. Pasalnya, protes atas pembangunan  hotel dilakukan saat pembangunannya sudah berlangsung.
"Kenapa gak dari awal-awal hotel dibangun. Kalo sejak awal kan bisa ditunjukkan suratnya," tuturnya.

Menurut Haryo Sulistyarso, ketinggian hotel sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait berkaitan dengan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan).
Batas ketinggian bangunan sekitar 20 lantai. "Kalau pihak hotel akan menggunakan lapisan baja, ini hotel pertama di Indonesia yang akan menggunakan standart pengamanan menggunakan baja," ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH mengatakan keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilandasi SKRK yang sesuai peruntukan, syarat teknis berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), KKOP dan lainnya.  Selama semuanya terpenuhi, maka izin tersebut sah.
"Wewenang dan prosedurnya sudah benar," tegasnya.(SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com