Pencabutan IPT Simohilir, Yayuk : Itu Sudah Sesuai Perda IPT PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Kamis, 10 Mei 2018 11:57

Surabayakita.com - Sekitar 20 pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Simohilir dari Pemkot Surabaya saat ini tengah gundah. Pasalnya, IPT yang telah mereka pegang puluhan tahun dicabut Pemkot Surabaya.

Karena tak punya jalan keluar, perwakilan warga pemegang IPT  ini lantas datang ke ketua DPRD Surabaya, Armuji, Rabu (9/5/2018). Mereka bermaksud menyampaikan keluh kesah agar DPRD bisa membantu mencarikan solusi.

Sunjoyo salah satu warga mengaku kecewa  terhadap Pemkot Surabaya. Sebab dirinya bersama warga yang lain selama bertahun tahun ini rajin membayar sewa IPT dan PBB.

Tapi meski rutin membayar ternyata bukan jaminan IPT mereka aman. "Saya belum bisa membangun di atas lahan IPT itu. Karena terkenda oleh sungai dan belum ada akses jalan," ujarnya di hadapan Armuji yang didampingi ketua komisi, Herlina.

Ternyata alasan inilah yang menjadi dasar Pemkot Surabaya mencabut IPT warga Simohilir ini. Karena warga dianggap menelantarkan tanah yang sudah diterbitkan IPT nya itu.

Belum adanya akses jalan di kawasan itu sebenarnya sudah direspon warga setempat untuk urunan bikin jalan sendiri. Rencana ini juga sudah diungkap ke Pemkot Surabaya. "Sampai sekarang belum ada tanggapan dari Pemkot. Sampai kemudian IPT kami dicabut," keluh Sunjono.

Simohilir sendiri masuk dalam peta wilayah kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Rencananya masalah ini akan dihearingkan di DPRD Surabaya dengan mengundang pihak terkait.

"Warga memang pernah mendapat surat peringatan soal IPT itu. Tetapi waktunya cepat sekali, beberapa bulan saja dari surat peringatan IPT langsung dicabut," ujar Baktiono, politisi senior PDIP Surabaya anggota komisi B, yang ikut mendampingi warga Simohilir.

Lantas kenapa IPT warga Simohilir dicabut Pemkot Surabaya? Ternyata ada dasar kuat yang menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya untuk mencabutnya. Di lokasi itu ternyata  akan dibangun pelebaran saluran air atau sungai.

"Pemegang IPT belum memanfaatkan lokasi tersebut. Maka sesuai ketentuan 3 tahun menelantarkan lahan, sanksinya IPT dapat dicabut," ujar Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu  ketika dihubungi Surabayakita.com, Kamis (10/5/2018) pagi.

Untuk pencabutan IPT, menurut pejabat yang akrab disapa dengan panggilan Yayuk ini, pihaknya tidak melakukannya dengan serta merta. Sudah melaui proses yang ada termasuk surat peringatan. "Itu sudah diatur dalam Perda tentang Ijin Pemakaian Tanah," tegas mantan Kabag Hukum ini.

Bahkan tidak hanya IPT warga Simohilir saja yang dicabut, Pemkot sudah  melakukan pencabutan IPT lainnya dengan pelanggaran yang sama. "Mohon maaf besok ya , karena saya harus melihat data," tandas Yayuk. (SK1)

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com