HM Arsyad Minta Partisipasi Masyarakat Masuk Dalam Revisi Raperda Sampah PDF Print E-mail
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Rabu, 23 Mei 2018 20:44

Surabayakita.com - Anggota Pansus Raperda Sampah Komisi B DPRD Surabaya HM. Arsyad minta agar partisipasi masyarakat dimasukkan menjadi salah satu materi revisi rancangan peraturan daerah (raperda) sampah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini berupa pengelolaan bank bank sampah yang nanti tersebar di 154 kelurahan se Surabaya. Menurutnya, masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam pembangunan di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

"Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengolahan bank sampah ini nantinya untuk pemilahan sampah dari rumah warga yang terkumpul di bank sampah. Sehingga warga nantinya sudah tak perlu lagi membayar iuran kebersihan karena mereka akan terlibat dalam pemilahan sampah," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya ini, Rabu (23/5/2018) siang.

Dengan mengusung semangat kegotong royongan, partisipasi masyarakat ini nantinya akan diwujudkan melalui koperasi yang akan dibentuk kemudian. Masyarakat punya kewajiban ikut memilah sampah, meski dibebaskan dari iuran pengangkutan sampah.

"Sampah yang dipilah ini kemudian bisa dimanfaatkan ulang tergantung bahan sampah tersebut. Bisa didaur ulang atau untuk bahan kerajinan. Saya yakin kalau ini diterapkan akan membawa dampak ekonomi masyarakat karena bisa mendatangkan income," ujar HM Arsyad.

Keterlibatan masyarakat secara langsung ini nanti juga diharapkan bisa memberi motivasi agar mereka tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sebab saat ini masih sering dijumpai masih ada yang membuang sampah di saluran/sungai sambil berangkat ke tempat kerja.

"Untuk pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan usaha mikro melalui koperasi ini nanti tidak hanya melalui bank bank sampah yang kini sedang digagas dalam revisi raperda sampah. Tetapi juga bisa berupa bank sembako. Ada 31 kecamatan yang bisa memiliki koperasi dengan semangat gotong royong," ujar HM Arsyad.

Di sisi lain HM Arsyad juga mendorong BPP DPRD Surabaya untuk membuat raperda inisiatif terkait pembinaan ekonomi mikro. Hal ini menurut HM Arsyad untuk memperkuat perekonomian rakyat agar menjadi tangguh berdaya dan mandiri. Hanya saja usulan ini masih belum ada langkah konkritnya.

"Pemkot tetap berkewajiban memberi pendampingan peningkatan SDM, pembiayaan makro dan pendampingan marketing. Ini agar usaha mikro rakyat kecil bisa berjalan berkesinambungan," tutup HM.Arsyad. (SK1)



 

 
Copyright © 2018. surabayakita.com | surabaya news portal. Designed by JasaWebsite.com