Jatim Masih Kekurangan Dokter Print
Ditulis oleh Redaksi Surabayakita   
Jumat, 28 Mei 2010 07:12

Jatim saat ini masih kekurangan tenaga dokter untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat.
Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf menyatakan, kebutuhan tenaga dokter di Jatim saat ini tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terlayani di rumah sakit yang ada di Jatim. Pernyataan itu disampaikannya usai Pembukaan Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (27/5).

Dari data yang diperoleh, jumlah tenaga dokter di Jatim hingga saat ini tercatat 2.400 dokter yang ada di Jatim dan jumlah tenaga dokter ini dirasa kurang layak untuk penduduk Jatim yang berjumlah kurang lebih 38 Juta jiwa.

''Idealnya, untuk 1 dokter mereka melayani pasien 1.000 orang, karena itu di Jatim 18 dokter bisa melayani pasien sekitar 100 ribu orang pasien. Dan jumlah ini belum ideal untuk tataran masyarakat sehat,'' tambahnya.

Dengan jumlah yang tidak ideal, diharapkan akan ada penambahan tenaga dokter atau pun dokter spesial di Jatim. ''Kita ingin ke depan tenaga dokter akan bertambah setiap tahunnya, sehingga kesehatan masyarakat yang ada jatim akan dapat terjamin layanan,'' ujarnya.

Adanya Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) sebagai wadah bagi para ahli bedah Indonesia dalam hal ini memiliki peranan yang penting di dalam pengembangan teknik kedokteran di Indonesia dan juga bisa membantu untuk menyembuhkan atau mengatasi penyakit bibir sumbing semakin banyak yang ada di Jatim.

Kepala RSUD Dr Soetomo, Slamet Riyadi mengatakan, kekurangan tenaga dokter ini akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat Jatim.

Kualitas masyarakat akan turun dengan sendirinya jika banyak dari pasien yang berobat mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, seperti salah satunya menunggu giliran untuk berobat. ''Jika tenaga dokternya banyak, maka pasien yang berobat tidak akan menunggu lama,'' ujarnya.

Ke depan, ia berharap kepada pemerintah untuk bersama-sama mengatasi minimnya tenaga dokter di Jatim. Pemerintah dengan kebijakannya dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional rumah sakit.  (red)